Palu (ANTARA) -
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X, Octovianus Ramba mengatakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN, BPJS Kesehatan membutuhkan dukungan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan Program JKN diantaranya kepatuhan peserta sektor informal dalam membayar iuran, efisiensi dalam pelayanan kesehatan, serta meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan.
“Yang perlu menjadi catatan adalah peserta yang aktif sejumlah 2,5 juta jiwa atau sebesar 81,42 persen. Jadi ada sekitar 606.499 jiwa atau sekitar 19 persen, peserta yang tidak aktif. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita, bagaimana cara memastikan peserta ini agar dapat aktif melalui skema kepesertaan yang ada,” ungkap Octo pada Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Sulawesi Tengah Tahap II di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (26/9).
Ia juga mengatakan, bahwa pertemuan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari validasi data, monitoring pemenuhan kuota dan daftar tunggu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), penambahan data peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemerintah daerah oleh Dinas Sosial Provinsi, dan kepastian pembayaran iuran yang berproses pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan di tahun 2023 ini.
Hingga saat ini, jumlah cakupan kepesertaan Program JKN yang terdaftar di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 3,1 juta jiwa atau sekitar 101persen dari total jumlah penduduk. Terdapat kelebihan satu persen diakibatkan karena banyak masyarakat yang masuk dan mendaftar di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga datanya tercatat di Sulawesi Tengah.
“Kemudian untuk kerja sama fasilitas kesehatan, terdapat 329 Fasilititas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 37 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang telah bekerjasama. Untuk biaya pelayanan kesehatan cukup meningkat dari bulan januari sampai dengan agustus saja sudah mencapai 922 M yang dibayar ke seluruh fasilitas kesehatan. Kemungkinan sampai desember bisa tembus sampai satu triliun untuk biaya pelayanan kesehatan. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan program JKN di Sulawesi Tengah sangat baik. Kehadiran pemerintah daerah sangat penting untuk memproteksi kesehatan masyarakatnya dari sisi biaya sehingga bisa meringankan dan menanggulangi masyarakat di Sulteng,” terangnya.
Lebih lanjut, Octo menerangkan sejak bulan April tahun 2023, BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Undata telah bekerjasama terkait dengan katerisasi jantung. Jadi pasien jantung tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah jika membutuhkan katerisasi jantung.
“Kami mengucapkan terima kasih kasih kepada pemerintah Provinsi Sulteng, karena semua kewajiban terkait iuran pemerintah Provinsi Sulteng sudah berjalan baik, walaupun memang dibeberapa Kabupaten masih ada kekurangan, sehingga masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Kami berharap iuran tahun ini semua dapat terselesaikan,” ujar Octo.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Tengah, Fahrudin Yamba menyampaikan bahwa pengaturan anggaran seperti ini dapat direncanakan secara jangka panjang, agar anggaran lebih mudah dipenuhi, sehingga ada kesepahaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Jika ada yang diusulkan sebaiknya langsung dikirim datanya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), agar dapat dipelajari dan dibahas untuk mendapatkan bantuan anggaran. BPJS Kesehatan dan BPKAD harus selalu berkoordinasi agar usulan atau penambahan peserta dapat diakomodir untuk tahun-tahun berikutnya,” terang Fahrudin.
Ia juga mengatakan pelayanan kesehatan jangan hanya berfokus pada pengobatan saja, tetapi program promotif dan preventif juga harus diperkuat. Walaupun katerisasi jantung sudah tersedia, tetapi harus berusaha mencegah agar tidak memanfaatkan layanan tersebut dengan program-program pencegahan.
“Saya mengapresiasi pelayanan kesehatan yang semakin baik. Mudah-mudahan kedepannya dukungan kepada BPJS Kesehatan juga semakin baik. Sehingga BPJS Kesehatan dapat terus memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah,” tutupnya. (tm/nh)
