Pemkab Parigi Moutong salurkan bantuan pangan ke 43.790 penerima manfaat

id Cbp, bantuan pangan, pemkabparimo, PJ bupatiparimo, Richard Arnaldo, Sulteng, bahan pangan, beras, bulog

Pemkab Parigi Moutong salurkan bantuan pangan ke 43.790 penerima manfaat

Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada warga prasejahtera yang berlangsung di Parigi, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Moh Ridwan

Parigi, Sulteng (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2024 kepada 43.790 keluarga penerima manfaat.


 


"Bantuan ini berlangsung selama enam bulan di mulai Januari hingga Juni 2024," kata Penjabat (Pj) Bupati Parigi Richard Arnaldo dalam kegiatan melepas penyaluran bantuan pangan CBP di Parigi, Kamis.


 


Ia menjelaskan, bantuan pangan merupakan perintah Presiden Joko Widodo dengan mekanisme penyaluran beras diatur Badan Pangan Nasional sebagai regulator.


 


Oleh karena itu, pemerintah daerah (Pemda) wajib melaksanakan instruksi tersebut, tidak terkecuali Pemkab Parigi Moutong yang telah melaksanakan penyaluran kepada KPM.


 


"Pangan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan senantiasa harus tersedia dengan cukup, aman, bergizi, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan keyakinan serta budaya masyarakat," ujarnya.


 


Ia mengemukakan, pemenuhan hak dasar atas pangan harus memberi manfaat secara adil dan merata sesuai kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.


 


Kemudian, akses memperoleh pangan merupakan hak asasi manusia. Pangan menjadi penting karena menyangkut permasalahan ekonomi, sosial dan budaya, olehnya penyaluran CBP diharapkan dapat memberikan dampak positif serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.


 


"Bantuan ini disalurkan di 23 kecamatan dan 283 desa/kelurahan di Parigi Moutong dengan total bantuan beras sebanyak 437.390 ton," ucapnya.


 


Pada penyaluran CBP ini, Pemkab Parigi Moutong berkolaborasi dengan Perum Bulog sebagai pihak yang ditunjuk pemerintah mendistribusikan bahan pangan kepada masyarakat.

 

"Saya berharap Dinas Pangan melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran, pastikan bantuan ini tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai dengan jumlah KPM. Bantuan ini juga bagian dari upaya pengendalian inflasi," tutur Richard.