Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Richard Arnaldo mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Parigi Moutong agar tetap menjaga netralitas menjelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024.
"ASN harus mempertahankan netralitasnya, dan tidak terlibat politik praktis dalam kontestasi pemilu," kata Richard di Parigi, Selasa.
Menurut dia, di masa tenang pascakampanye merupakan momen yang cukup krusial dalam penyelenggaraan pemilu, karena waktu tiga hari diberikan KPU untuk tidak melakukan aktivitas kampanye maupun sosialisasi bagi peserta pemilu terkadang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan kegiatan politik.
Sehingga perlu ketegasan dan konsistensi Bawaslu maupun KPU melakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk pemerintah daerah (pemda) mengimbau peserta pemilu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar ketentuan pemilu.
"Biasanya menjelang hari pemungutan suara dimanfaatkan oleh kelompok tertentu menjalankan politik uang dengan cara membagikan uang, sembako atau barang lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara, saya berharap Forkopimda ikut mengawal penyelenggara supaya tidak terjadi tindakan kecurangan," ujarnya.
Ia berharap, upaya yang masif mencegah tindakan intimidasi maupun politik uang di tengah masyarakat harus diperkuat, dan tanggung jawab ini tidak hanya melekat pada Bawaslu sebagai lembaga independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.
Tanggung jawab tersebut juga menjadi bagian dari tugas pemda, TNI/Polri dan unsur lainnya melakukan langkah pencegahan bersama.
"Saya berharap tidak ada ASN terlibat politik uang. Sebagai ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan senantiasa menjaga marwah aparatur untuk kepentingan bangsa dan negara," tutur Richard.
Ia tidak ingin terjadi gangguan dan kekacauan yang dapat mengancam stabilitas daerah pada hari sebelum hingga sesudah pemungutan suara, supaya proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lancar dan aman.
Ia juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat sukseskan pemilu yang sejuk dan damai, jangan jadikan perbedaan politik sebagai alat untuk memecah belah persatuan.
"Tim satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk bangun koordinasi dan kolaborasi bersama KPU maupun Bawaslu. Jika ada hal-hal yang menonjol atau gangguan keamanan segera laporkan kepada TNI/Polri sebagai penanggungjawab keamanan," kata dia.
