Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat kerja sama dalam pembinaan dan peningkatan layanan hukum kepada masyarakat.
Bupati Sigi Rizal Intjenae di Sigi, Rabu, mengatakan pemerintah daerah menginginkan agar seluruh masyarakat Sigi memiliki akses terhadap layanan hukum yang adil dan terjangkau.
"Melalui penandatanganan kerja sama ini, kami percaya kualitas pembangunan hukum di Sigi akan semakin meningkat,” katanya.
Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan dan kerja sama bersama Kanwil Kemenkum Sulteng dalam upaya memperkuat struktur layanan hukum daerah.
Ia menilai kerja sama ini menjadi dasar penting dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Ia mengharapkan dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, Kabupaten Sigi dapat menjadi model pengembangan layanan hukum yang integratif dan partisipatif di Sulawesi Tengah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk membumikan hukum dalam kehidupan masyarakat, sekaligus mendorong Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang sadar hukum dan ramah investasi.
“Kerja sama ini bukan hanya administratif, tapi merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang merata hingga ke desa-desa," katanya.
Ia mengatakan Kemenkum Sulteng akan terus mendampingi Pemda Sigi dalam pembinaan produk hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan perlindungan kekayaan intelektual.
Adapun kerja sama tersebut termasuk pelayanan konsultasi hukum, pendaftaran kekayaan intelektual, hingga edukasi hukum kepada masyarakat.
Ia menyebut kerja sama ini menjadi wujud sinergi antara Kementerian Hukum melalui Kanwil Kemenkum Sulteng dengan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pelayanan hukum yang berkualitas, inklusif, dan proaktif di Kabupaten Sigi.
"Kabupaten Sigi merupakan salah satu daerah yang proaktif dalam menjalin kemitraan dengan Kanwil, termasuk dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional di bidang hukum," katanya.
