Parigi, Sulteng (ANTARA) - Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Erwin Burase yakni program prioritas pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan manfaat ekonomis bagi petani, nelayan, maupun pelaku usaha di kabupaten itu.
"MBG bukan hanya soal makanan bernilai gizi untuk siswa/siswi , tetapi juga di dalamnya memiliki manfaat lain dalam meningkatkan ekonomi masyarakat," kata Erwin Burase di Parigi Moutong, Senin.
Ia mengemukakan MBG berperan sebagai penyerap produk lokal, lalu menciptakan permintaan yang stabil terhadap produk pertanian, perikanan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga terjadi perluasan pasar.
Dalam program tersebut, penyelenggara dapur MBG tentu membutuhkan bahan pangan secara berkelanjutan.
"Saya berharap petani, nelayan, pelaku perikanan maupun UMKM siap menghadapi gelombang permintaan pasokan pangan pada program MBG, karena Parigi Moutong akan melaksanakan program prioritas nasional itu," ujarnya.
Ia menjelaskan saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyetujui tiga dapur MBG dari lima usulan ke pemerintah pusat sebagai tempat menyajikan makanan gratis untuk anak sekolah.
Dari tiga dapur yang telah disetujui, maka Pemkab Parigi Moutong telah membagi tiga zona untuk penempatan pembangunan dapur MBG melayani kebutuhan sekolah di Kota Parigi dan sekitarnya, lalu melayani wilayah selatan kabupaten dan wilayah utara kabupaten.
"Idealnya lima atau tujuh dapur MBG disediakan di Parigi Moutong, karena daerah ini memiliki panjang 742 kilometer yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Parigi Moutong memiliki 425 sekolah dasar (SD), belum lagi SMP dan SMA sederajat," tutur Erwin.
Ia menambahkan saat ini pihaknya sedang menunggu tawaran yayasan untuk menjadi pengelola dapur MBG, sebagai mana saran BGN.
Selain itu Pemkab Parigi Moutong juga telah menyediakan lahan yang strategis untuk menunjang penyelenggaraan dapur program nasional makan bergizi.
"Penyelenggaraan program tersebut dikolaborsikan dengan pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat. Kami memastikan tidak ada vendor yang ditunjuk khusus menyelenggarakan dapur MBG selain yayasan sebagai mana saran BGN," kata dia.
