Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Kementerian Sosial menggandeng organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa yang bergerak di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak UNICEF guna mempercepat proses rehabilitasi anak-anak korban bencana gempa, likuifaksi serta tsunami di Sulawesi Tengah.
"Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, masa depan mereka masih panjang. Maka memulihkan kondisi psikologi mereka setelah terjadinya bencana alam tentu menjadi prioritas pemerintah agar kelak tidak menjadi trauma dan mereka kembali ceria," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa.
Agus usai penyerahan hibah dari UNICEF mengatakan, Kemensos bersama UNICEF melakukan pendataan anak terpisah, melakukan penelusuran dan mengupayakan reunifikasi anak yang terpisah dari keluarganya.
Selain itu juga memberikan layanan dukungan psikososial, trauma healing, serta mengeluarkan Surat Edaran Mensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Terpisah Dampak Bencana Alam Sulteng.
Sementara itu untuk mendukung proses rehabilitasi sosial anak korban bencana Sulteng, UNICEF menyerahkan hibah bantuan perlengkapan anak kepada Kementerian Sosial untuk memastikan adanya dukungan psikososial untuk 20.000 anak serta pencegahan dan penanganan anak yang terpisah.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto menjelaskan UNICEF memberikan dukungan dalam bentuk barang untuk anak sebanyak 10.500 paket.
UNICEF juga akan menyerahkan bantuan dukungan laptop dan telepon genggam untuk upaya registasi, penelusuran, serta reunifikasi anak, serta memberikan peralatan dukungan psikososial untuk kegiatan di Ruang Ramah Anak atau Pondok Anak Ceria.
"Dengan dukungan ini Kementerian Sosial akan mendistribusikan bantuan individual terhadap anak yang rentan dari berbagai kelompok usia, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak yang diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang tersebar di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Mutong," kata Edi.
Fokus intervensi, lanjutnya, bukan hanya di kamp pengungsian, tetapi juga anak yang dalam pengasuhan alternatif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sejak sebelum pengungsian.
