Indonesia ajak negara Gerakan Nonblok tingkatkan perannya di ILO
![Indonesia ajak negara Gerakan Nonblok tingkatkan perannya di ILO](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2019/06/19/Sugeng-Priyanto.jpeg)
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Sugeng Priyanto pada rapat kerja Menteri Ketenagakerjaan Gerakan Non-Blok, di Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-108, Jenewa, Swiss. (Humas Kemnaker)
Kita harus tetap berkomitmen untuk bekerja secara kolektif untuk mencapai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan inklusif bagi semua. Hal itu guna memanfaatkan peluang dan untuk memastikan bahwa kita akan berkontribusi pada perdamaian abadi
Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengajak negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok (GNB) agar meningkatkan perannya sebagai mitra dalam Organisasi Buruh Internasional (ILO).
Dari siaran pers Kemnaker, Selasa, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Sugeng Priyanto mengatakan Indonesia siap untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB untuk menghadapi tantangan dunia kerja secara lebih adaptif dan responsif.
"Kita harus tetap berkomitmen untuk bekerja secara kolektif untuk mencapai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan inklusif bagi semua. Hal itu guna memanfaatkan peluang dan untuk memastikan bahwa kita akan berkontribusi pada perdamaian abadi," kata Dirjen Sugeng menyampaikan pernyataan Indonesia pada rapat kerja Menteri Ketenagakerjaan Gerakan Non-Blok, di Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-108, Jenewa, Swiss.
Dirjen Sugeng mengatakan GNB harus memainkan peran penting dalam ILO untuk memastikan implementasi yang efektif pada "agenda yang berpusat pada manusia (human centered agenda)" yang diusulkan.
Menurut Dirjen Sugeng ada tiga langkah ke depan yang harus dipertimbangkan oleh GNB untuk menangani beberapa masalah ketenagakerjaan yang menjadi perhatian di ILO.
Pertama yaitu memastikan inklusivitas dan efektifitas ILO.
"Kami berpandangan bahwa para anggota GNB harus terus mendesak ILO untuk mempercepat upayanya mempromosikan penerimaan Instrumen Amandemen 1986 terhadap Konstitusi ILO. Semua wilayah harus diwakili secara setara dalam Governing Body ILO," kata Sugeng.
Kedua, yaitu GNB perlu melanjutkan upayanya untuk mendukung ILO dalam memperkuat sistem pengawasan ILO.
"Ini harus bekerja secara adil, transparan dan tidak memihak, termasuk dalam pemilihan daftar kasus-kasus individual pada Komite tentang Penerapan Standar," kata Sugeng.
Ketiga yaitu ILO perlu memberikan dukungan kepada negara-negara anggotanya dalam upaya mereka untuk mengutamakan agenda yang berpusat pada manusia sesuai dengan strategi pekerjaan masa depan.
"Kami percaya bahwa peningkatan kemitraan dengan ILO dan konstituen tripartitnya akan menjadi cara untuk memenuhi tantangan pekerjaan layak yang dihadapi oleh negara-negara anggota GNB," kata Sugeng.
Selain itu, Indonesia kembali tegaskan fokusnya pada masalah pekerja di wilayah Arab yang diduduki, khususnya di Palestina.
"Karena masalah ini dekat dengan hati rakyat Indonesia, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mendukung Negara Palestina dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang layak, dan keadilan sosial," kata Sugeng.
Indonesia sangat prihatin dengan situasi perburuhan dan pekerjaan di Palestina yang terus memburuk. Indonesia juga mengecam keras blokade yang diberlakukan secara tidak adil oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina yang telah sangat berdampak pada ekonomi dan pasar tenaga kerja Palestina.
Dari siaran pers Kemnaker, Selasa, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Sugeng Priyanto mengatakan Indonesia siap untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB untuk menghadapi tantangan dunia kerja secara lebih adaptif dan responsif.
"Kita harus tetap berkomitmen untuk bekerja secara kolektif untuk mencapai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan inklusif bagi semua. Hal itu guna memanfaatkan peluang dan untuk memastikan bahwa kita akan berkontribusi pada perdamaian abadi," kata Dirjen Sugeng menyampaikan pernyataan Indonesia pada rapat kerja Menteri Ketenagakerjaan Gerakan Non-Blok, di Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-108, Jenewa, Swiss.
Dirjen Sugeng mengatakan GNB harus memainkan peran penting dalam ILO untuk memastikan implementasi yang efektif pada "agenda yang berpusat pada manusia (human centered agenda)" yang diusulkan.
Menurut Dirjen Sugeng ada tiga langkah ke depan yang harus dipertimbangkan oleh GNB untuk menangani beberapa masalah ketenagakerjaan yang menjadi perhatian di ILO.
Pertama yaitu memastikan inklusivitas dan efektifitas ILO.
"Kami berpandangan bahwa para anggota GNB harus terus mendesak ILO untuk mempercepat upayanya mempromosikan penerimaan Instrumen Amandemen 1986 terhadap Konstitusi ILO. Semua wilayah harus diwakili secara setara dalam Governing Body ILO," kata Sugeng.
Kedua, yaitu GNB perlu melanjutkan upayanya untuk mendukung ILO dalam memperkuat sistem pengawasan ILO.
"Ini harus bekerja secara adil, transparan dan tidak memihak, termasuk dalam pemilihan daftar kasus-kasus individual pada Komite tentang Penerapan Standar," kata Sugeng.
Ketiga yaitu ILO perlu memberikan dukungan kepada negara-negara anggotanya dalam upaya mereka untuk mengutamakan agenda yang berpusat pada manusia sesuai dengan strategi pekerjaan masa depan.
"Kami percaya bahwa peningkatan kemitraan dengan ILO dan konstituen tripartitnya akan menjadi cara untuk memenuhi tantangan pekerjaan layak yang dihadapi oleh negara-negara anggota GNB," kata Sugeng.
Selain itu, Indonesia kembali tegaskan fokusnya pada masalah pekerja di wilayah Arab yang diduduki, khususnya di Palestina.
"Karena masalah ini dekat dengan hati rakyat Indonesia, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mendukung Negara Palestina dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang layak, dan keadilan sosial," kata Sugeng.
Indonesia sangat prihatin dengan situasi perburuhan dan pekerjaan di Palestina yang terus memburuk. Indonesia juga mengecam keras blokade yang diberlakukan secara tidak adil oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina yang telah sangat berdampak pada ekonomi dan pasar tenaga kerja Palestina.