Palu (ANTARA) - Salah satu calon pimpinan DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Batia Sisilia Hadjar menyuarakan bahwa APBD kabupaten tersebut, harus pro rakyat, termasuk di dalamnya responsif terhadap gender, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di daerah tersebut.
“Harus pro terhadap rakyat dan responsif gender. Ini merupakan tindak lanjut bentuk konkrit di daerah, atas program Jokowi, yang ingin membawa Indonesia dengan keunggulan sumber daya manusia,” ucap Batia Sisilia, Sabtu.
Karena itu, Batia yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Banggai menyebut, salah satu fokus perjuangan kebijakan anggaran di APBD Banggai ke depan adalah gender budgeting.
“Kita ingin anggaran pembangunan, belanja modal lebih sensitif pada perempuan dan anak. Sebagai bentuk dukungan pada kebijakan menuju sumber daya unggul yang disuarakan oleh Presiden Joko Widodo,” ujar Batia ditemui di Kantor DPW NasDem Sulteng., di Palu.
Batia merupakan Anggota DPRD Banggai periode 2014 – 2019 dan kembali terpilih untuk periode 2019 – 2024.
Selama menjadi legislator, Menurut Batia, fokus anggaran atau APBD Kabupaten Banggai selama ini belum mengarah pada prioritas utama mengenai pembangunan manusia.
Apalagi pada sektor perempuan dan anak, masih jauh dari intervensi APBD Banggai. Padahal, perempuan dan anak, menjadi komponen penting yang harus menjadi arus utama dalam perhatian pemerintah.
Pemerintah dianggap perlu menyiapkan generasi yang unggul. Namun, keunggulan itu harus diikutkan dengan tumbuh kembang anak yang baik dan berkualitas serta sehat secara fisik dan mental.
Olehnya kata dia, Fraksi NasDem ke depan akan lebih fokus pada pemenuhan anggaran yang sensitif bagi kepentingan perempuan dan anak.
“Ibu dan anak, itu bukan sekedar slogan. Tapi itu menggambarkan struktur sosial kita. Kalau Ibu dan anak tidak terpenuhi kebutuhannya secara maksimal, maka mustahil menghasilkan generasi yang unggul,” katanya.
Ia mengaku, telah memerintahkan seluruh caleg DPRD Banggai dari NasDem yang terpilih hasil pileg 2019, agar semua proses pembentukan anggaran di semua sektor. Harus menjadi pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak, kata dia, sebagai fokus perjuangan.
Batia menekankan, bahwa promosi gender budgeting yang didorong NasDem, tidak hanya pada aspek belanja infrastruktur. Kita berharap, pemenuhan hak perempuan dan anak melintasi sektor pemberdayaan.
“Salah satu kegagalan proyek menjadikan perempuan dan anak sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia karena ruangnya di batasi dalam kerangka pemberdayaan. Padahal harusnya dia merupakan inklusi batang tubuh APBD," ujarnya.
