Palu - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Ridwan Monoarfa mengatakan saat ini ada kecenderungan beberapa daerah di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam membiayai sektor kesehatan mengingat makin tingginya biaya kesehatan masyarakat.
Ridwan pada sosialisasi implementasi undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional di Palu, Kamis mengatakan, tingginya biaya kesehatan menunjukkan bahwa biaya kesehatan setiap tahunnya terus naik.
Dia mengatakan untuk menekan tingginya biaya jaminan sosial maka pemerintah akan berusaha agar jaminan sosial menjadi tanggung jawab nasional.
"Oleh sebab itu kalau jaminan sosial ini sudah berlaku secara nasional maka masyarakat Sulawesi Tengah tidak perlu khawatir untuk tidak dilayani berobat di Jawa," kata Ridwan.
Sosialisasi implementasi undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional tersebut dihadiri sejumlah bupati dan wakil bupati dan pimpinan DPRD se Sulawesi Tengah.
Ridwan mengatakan, saat ini terdapat sekitar 300 kabupaten dan kota di Indonesia telah menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
Jamkesda tersebut telah melayani sekitar 13 juta penduduk Indonesia dengan berbagai macam model pelayanan kesehatan.
Ridwan mengatakan, pemerintah akan terus memperluas kepersertaan dan memberikan kepastian perlindungan sosial kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat bisa mendapat jaminan dari negara atas masalah sosial.
Menurut Ridwan, untuk mencapai rencana tersebut pentingnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Sosialisasi tersebut sekaligus meminta tanggapan dan masukan serta dukungan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan jaminan sosial di seluruh Indonesia.
Ridwan mengatakan jaminan sosial nasional tidak akan bisa terwujud jika pemerintah daerah tidak mendukung program tersebut.
Dia mengatakan, pemerintah menargetkan pada 1 Januari 2014, seluruh pemerintah daerah memberikan dukungannya agar mengalokasikan anggaran untuk membiayai masalah pelayanan kesehatan. (A055)
