Palu (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah (Sulteng) Gamal Abdul Kahar mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulteng menyasar sektor agroindustri khususnya komoditas unggulan provinsi tersebut.
Dorongan itu dilakukan menyusul langkah pemerintah pusat melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memutuskan beberapa kebijakan terkait KUR di antaranya menurunkan suku bunga dari 7 persen menjadi 6 persen pada 2020.
"Sektor agroindustri itu khususnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan," katanya, di Palu, Sabtu.
Oleh karena itu, kata dia, dalam rangka mendukung akselerasi peningkatan ekonomi kerakyatan di Sulteng, OJK dan Pemprov Sulteng melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah meluncurkan Program Pengembangan Komoditi Unggulan Berbasis Cagar Biosfer.
Melalui program tersebut, TPAKD akan mendorong penyaluran KUR agar dapat mempercepat pengembangan klaster-klaster UMKM berbasis cagar biosfer sehingga dapat menciptakan sumber-sumber ekonomi kerakyatan yang baru.
"Menciptakan lapangan kerja dan memacu peningkatan ekonomi daerah," ujarnya.
Ia berharap dengan adanya kebijakan KUR yang baru itu, penyaluran KUR di Sulteng dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi kerakyatan yang seluas-luasnya.
Ia menyebut, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada bulan Desember 2018 tercatat penyaluran KUR di Sulteng mencapai Rp1,12 triliun dengan jumlah debitur mencapai 42.626 orang.
"Sedangkan dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2019, OJK mencatat penyaluran KUR telah mencapai Rp1,89 triliun dengan jumlah debitur 32.227 orang," katanya.
Baca juga: Legislator ajak bank untuk kucurkan KUR khusus korban bencana Sulteng
Baca juga: Kementan: Realisasi Kredit Usaha Rakyat peternakan 2019 capai Rp3,42 triliun
Baca juga: Realisasi KUR Di Sulteng Turun Rp343 Miliar
