Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menyatakan akan tetap konsisten mendampingi warga penyintas mendapatkan hunian tetap (huntap) bencana.
"Kami terus mendorong agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, tsunami dan likuefaksi segera tertangani agar para penyintas bisa secepatnya menempati hunian yang layak," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Zulkifli yang dihubungi di Palu, Minggu.
Pada penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, Pemkot Palu terus melakukan upaya percepatan yang berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk pihak swasta.
Ia memaparkan pada kawasan relokasi penyintas bencana di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore telah terbangun ribuan huntap yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi kurang lebih 1.500 unit.
Kemudian, bantuan Pemerintah Filipina dan masyarakat Brunei Darussalam serta Pemerintah Australia melalui organisasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management' (AHA Centre) lengkap dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukung. Huntap tersebut diberi nama kampung ASEAN.
"Lalu di kawasan relokasi Kelurahan Duyu, Kementerian PUPR telah membangun kurang lebih 630 unit huntap yang saat ini dihuni warga penyintas yang kehilangan tempat tinggal," tutur Zulkifli.
Untuk tahap lanjutan, PUPR juga sedang melakukan proses pembangunan huntap di lokasi relokasi Kelurahan Tondo dan Talise, termasuk upaya Pemkot Palu mengakomodasi pembangunan huntap berbasis kawasan bagi penyintas gempa dan likuefaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan.
Sebab, hingga kini belum ada huntap berbasis kawasan dibangun pemerintah di kelurahan tersebut, karena terkendala lahan.
"Pak wali kota sudah bernegosiasi dengan masyarakat pemegang sertifikat hak milik (SHM), hasilnya positif dan Pemerintah Sulawesi Tengah juga sangat mendukung, diharapkan secepatnya bisa terbangun huntap di sana," ucap Zulkifli.
Oleh karena itu, Pemkot Palu meminta agar warga penyintas tetap bersabar. Pemerintah setempat terus berupaya mengawal kegiatan pembangunan hunian korban bencana yang prosesnya memakan waktu dan penyelesaian pekerjaan bertahap.
"Pada intinya Pemkot Palu tetap mengupayakan agar penyintas yang kehilangan tempat tinggal mendapat hunian. Pemerintah tidak mungkin lepas tangan, oleh karena itu dibutuhkan kesabaran kita semua, karena kegiatan konstruksi sedang berproses," kata Zulkifli.
