Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
"Komitmennya tetap," ujar Hashim, di Jakarta, Rabu.
Hashim menyampaikan pembangunan IKN akan terus berjalan dengan akan ditunjuknya mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.
Pembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, sebelum benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
"Jadi IKN akan diteruskan, yang akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi. Soalnya kemarin, ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap," kata Hashim.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN difokuskan untuk menghadirkan pusat legislatif dan yudikatif.
"Yang jelas, yang kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat untuk legislatif misalnya, karena untuk eksekutif sudah terbangun," ujar AHY, di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, untuk eksekutif progresnya juga sudah real dan bisa dilihat semua pihak dimana terakhir yang diresmikan adalah Istana Negara oleh Presiden ketujuh RI Jokowi, dan AHY yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional hadir menyerahkan sertifikat.
Kemudian berikutnya Istana Garuda dan juga sejumlah kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat kemenko yang sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan.
"Tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemen juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden RI) ke depan utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," kata AHY.
