Presiden ingatkan BI-OJK miliki data cadangan agar transaksi aman
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memiliki cadangan data (back up data) berlapis agar masyarakat sebagai pengguna dapat merasa aman melakukan transaksi.
"Jangan sampai karena kita tidak siap, kita tidak memiliki back up data yang berlapis. Saya minta berlapis back up datanya. Sehingga pengguna, rakyat semuanya itu merasa aman dalam bertransaksi," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Peresmian Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 di JCC Senayan Jakarta, Kamis.
Presiden menekankan pentingnya keamanan data di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Ia mewanti-wanti agar jangan sampai BI dan OJK tidak memiliki data berlapis karena tidak ada kesiapan.
Presiden pun kembali menyinggung insiden peretasan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menjadikan pengalaman agar melakukan pengamanan data dengan lebih baik.
"Penting itu. Saya kira pengamanan kita kemarin harus betul-betul dijadikan pengalaman yang baik dan bermanfaat untuk ke depannya," kata Presiden.
Selain soal keamanan data, Presiden juga meminta agar BI dan OJK dapat meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital, mengingat jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 64 juta usaha.
Selain itu, literasi keuangan yang masih rendah membuat masyarakat sebagai konsumen rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital.
"Sehingga siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil jadi pihak yang dirugikan," kata Presiden.
"Jangan sampai karena kita tidak siap, kita tidak memiliki back up data yang berlapis. Saya minta berlapis back up datanya. Sehingga pengguna, rakyat semuanya itu merasa aman dalam bertransaksi," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Peresmian Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 di JCC Senayan Jakarta, Kamis.
Presiden menekankan pentingnya keamanan data di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Ia mewanti-wanti agar jangan sampai BI dan OJK tidak memiliki data berlapis karena tidak ada kesiapan.
Presiden pun kembali menyinggung insiden peretasan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menjadikan pengalaman agar melakukan pengamanan data dengan lebih baik.
"Penting itu. Saya kira pengamanan kita kemarin harus betul-betul dijadikan pengalaman yang baik dan bermanfaat untuk ke depannya," kata Presiden.
Selain soal keamanan data, Presiden juga meminta agar BI dan OJK dapat meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital, mengingat jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 64 juta usaha.
Selain itu, literasi keuangan yang masih rendah membuat masyarakat sebagai konsumen rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital.
"Sehingga siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil jadi pihak yang dirugikan," kata Presiden.