BPS Sulteng sebut luas panen padi capai 171 ribu hektare di tahun 2024
Palu (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah mengungkapkan luas panen padi hingga Oktober 2024 mencapai 171 ribu hektare dan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dari total 177 ribu hektare di daerah itu.
"Luas panen padi di 13 kabupaten/kota mengalami penurunan sebanyak 5,913 hektare atau 3,33 persen, dan puncak panen padi pada Oktober 2024 relatif lebih tinggi atau naik sekitar 1,8 ribu hektare dibandingkan Oktober 2023," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah Simon Sapary di Palu, Senin.
Ia mengemukakan untuk produksi padi sebesar 759 ribu ton gabah kering giling (GKG).
"Tentunya itu mengalami penurunan sebanyak 61.529 ton GKG atau 7,49 persen dibandingkan produksi padi pada tahun 2023 yang sebesar 821 ribu ton GKG," ucapnya.
Kata dia, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 448 ribu ton dan mengalami peningkatan sebanyak 36.319 ton atau 7,49 persen.
"Berdasarkan hasil Survei KSA, puncak panen padi tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi pada bulan Oktober, dengan luas panen mencapai 28,4 ribu hektare," sebutnya.
Menurutnya realisasi panen padi sepanjang Januari hingga September 2024 sebesar 117 ribu hektare, atau mengalami penurunan sekitar 2,7 ribu hektare (2,27 persen) dibandingkan Januari−September 2023 yang mencapai 119 ribu hektare.
"Potensi luas panen padi pada Oktober−Desember 2024 bisa mencapai 54 ribu hektare, sehingga total luas panen padi tahun 2024 diperkirakan sebesar 171 ribu hektare atau mengalami penurunan sekitar 5,9 ribu hektare dibandingkan luas panen padi pada tahun 2023 sebesar 169 ribu hektare," ujarnya.
Simon menjelaskan terdapat tiga kabupaten di Sulawesi Tengah dengan produksi padi tertinggi yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Banggai dan Sigi.
"Untuk tiga daerah dengan produksi padi terendah seperti Kabupaten Tojo Una-una, Banggai Kepulauan dan Kota Palu," bebernya.
Sedangkan untuk peningkatan produksi padi yang cukup besar pada tahun 2024 terjadi di beberapa wilayah sentra produksi padi seperti Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Donggala, serta terjadi penurunan produksi padi cukup besar, yaitu Kabupaten Morowali, Toli-Toli, dan Kota Palu.
Sementara itu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulawesi Tengah meminta para petani di daerah itu senantiasa meningkatkan mutu produk pertanian untuk memperkuat kegiatan agribisnis.
Kata Kadis TPH Sulteng Nelson Metubun, petani tidak hanya sekedar penyedia produk pertanian, tetapi mampu ambil bagian usaha agribisnis.
"Tenutnya pembangunan pertanian perlu didukung dengan pengembangan standarisasi untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan produk pertanian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta preferensi konsumen," ujarnya.
Menurutnya saat ini sistem pertanian telah bertransformasi dari cara tradisional ke cara modern, sehingga petani harus mampu memanfaatkan teknologi pertanian yang baik dan benar.
Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya memfasilitasi petani dalam sistem jaminan mutu berorientasi pada hasil produk pertanian yang aman, bermutu dan berdaya saing.
"Standarisasi yang harus dicapai yakni cara budidaya pertanian yang baik atau Good Agriculture Practices (GAP), maka penyuluh pertanian lapangan (PPL) harus memberikan penguatan kepada petani terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi pada standar produksi," tuturnya.
"Luas panen padi di 13 kabupaten/kota mengalami penurunan sebanyak 5,913 hektare atau 3,33 persen, dan puncak panen padi pada Oktober 2024 relatif lebih tinggi atau naik sekitar 1,8 ribu hektare dibandingkan Oktober 2023," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah Simon Sapary di Palu, Senin.
Ia mengemukakan untuk produksi padi sebesar 759 ribu ton gabah kering giling (GKG).
"Tentunya itu mengalami penurunan sebanyak 61.529 ton GKG atau 7,49 persen dibandingkan produksi padi pada tahun 2023 yang sebesar 821 ribu ton GKG," ucapnya.
Kata dia, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 448 ribu ton dan mengalami peningkatan sebanyak 36.319 ton atau 7,49 persen.
"Berdasarkan hasil Survei KSA, puncak panen padi tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi pada bulan Oktober, dengan luas panen mencapai 28,4 ribu hektare," sebutnya.
Menurutnya realisasi panen padi sepanjang Januari hingga September 2024 sebesar 117 ribu hektare, atau mengalami penurunan sekitar 2,7 ribu hektare (2,27 persen) dibandingkan Januari−September 2023 yang mencapai 119 ribu hektare.
"Potensi luas panen padi pada Oktober−Desember 2024 bisa mencapai 54 ribu hektare, sehingga total luas panen padi tahun 2024 diperkirakan sebesar 171 ribu hektare atau mengalami penurunan sekitar 5,9 ribu hektare dibandingkan luas panen padi pada tahun 2023 sebesar 169 ribu hektare," ujarnya.
Simon menjelaskan terdapat tiga kabupaten di Sulawesi Tengah dengan produksi padi tertinggi yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Banggai dan Sigi.
"Untuk tiga daerah dengan produksi padi terendah seperti Kabupaten Tojo Una-una, Banggai Kepulauan dan Kota Palu," bebernya.
Sedangkan untuk peningkatan produksi padi yang cukup besar pada tahun 2024 terjadi di beberapa wilayah sentra produksi padi seperti Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Donggala, serta terjadi penurunan produksi padi cukup besar, yaitu Kabupaten Morowali, Toli-Toli, dan Kota Palu.
Sementara itu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulawesi Tengah meminta para petani di daerah itu senantiasa meningkatkan mutu produk pertanian untuk memperkuat kegiatan agribisnis.
Kata Kadis TPH Sulteng Nelson Metubun, petani tidak hanya sekedar penyedia produk pertanian, tetapi mampu ambil bagian usaha agribisnis.
"Tenutnya pembangunan pertanian perlu didukung dengan pengembangan standarisasi untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan produk pertanian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta preferensi konsumen," ujarnya.
Menurutnya saat ini sistem pertanian telah bertransformasi dari cara tradisional ke cara modern, sehingga petani harus mampu memanfaatkan teknologi pertanian yang baik dan benar.
Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya memfasilitasi petani dalam sistem jaminan mutu berorientasi pada hasil produk pertanian yang aman, bermutu dan berdaya saing.
"Standarisasi yang harus dicapai yakni cara budidaya pertanian yang baik atau Good Agriculture Practices (GAP), maka penyuluh pertanian lapangan (PPL) harus memberikan penguatan kepada petani terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi pada standar produksi," tuturnya.