Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah terus membangun kolaborasi lintas sektor untuk penguatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta.
"Pemkot Palu harus memastikan masyarakat terlindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, supaya mereka mudah memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit (RS) maupun fasilitas kesehatan lainnya," kata Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido saat memimpin pertemuan forum implementasi strategi pencapaian UHC di Palu, Kamis.
Menurut dia, pertemuan tersebut bagian dari upaya Pemkot Palu memperkuat strategi pencapaian jaminan kesehatan semesta, yang mana tujuan utama capaian tersebut yakni untuk menjamin pelayanan kesehatan yang adil bagi setiap orang,
Kemudian menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat, serta menjamin biaya pelayanan kesehatan tidak membuat masyarakat kerugian finansial.
“Pemkot Palu berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya forum komunikasi seperti ini tentu dapat menyelaraskan strategi dan langkah-langkah konkrit untuk mencapai UHC di Ibu Kota Sulteng," ujarnya.
Ia menjelaskan, selain penguatan pelayanan, penguatan pendataan masyarakat yang berlimpah terlayani JKN juga harus dioptimalkan, supaya intervensi program dilakukan terarah.
"Pemda harus memiliki data yang valid terkait jumlah yang belum terdaftar sebagai peserta dan jumlah yang terdaftar sebagai peserta," kata Reny menuturkan.
Di kesempatan itu Kepala BPJS Kesehatan cabang Palu H S Rumondang Pakpahan memaparkan cakupan kepesertaan JKN Kota Palu atau terdaftar di BPJS kesehatan sebanyak 390.777 orang per tanggal 1 November 2024 dan tercatat sebagai peserta aktif sebanyak 311.693 orang.
Sebagai lembaga yang ditugaskan negara memberikan perlindungan terhadap layanan kesehatan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan siap berkolaborasi dengan pemda untuk memberikan perlindungan JKN.
"Mencapai tujuan UHC harus berkolaborasi, kami sebagai penyelenggara teknis membutuhkan peran pemda dan pemangku kepentingan lainnya," ucapnya.
