Palu, (Antaranews Sulteng) - Pemerintah diminta untuk menyusun rencana kerja terperinci (blue print) sebagai pegangan dalam penanggulangan dan pemulihan pascagempa, likuifaksi dan tsunami yang menerpa Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.
"Pemerintah segera menyiapkan blue print penanganan pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi. Blue print ini yang akan jadi panduan kerja dari tingkat perencanaan, pelaksanaan hingga hasil yang diharapkan," Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur.
Menurut Masykur, tanpa ada rencana kerja, mustahil kerja pemulihan baik pada tahap rehabilitasi maupun ?rekonstruksi mampu dicapai secara baik. Mengingat tingkat kerusakan akibat bencana tersebut sangat besar.
Kata dia, nyaris tidak ada aspek yang menjadi penopang penghidupan warga yang tidak terkena dampak, semua jadi lumpuh dan hancur. Sehingga pendekatan kerja pemulihan mesti terintegrasi, multi sektor, efektif dan tidak boros, kata Masykur.
"Masa tanggap darurat ini, saya kira pemerintah sebagai stakeholder kunci sudah bisa sambil jalan melakukan inisiasi teknis sebagai langkah awal. Bisa dimulai denganmengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan yang saat ini cukup banyak berpartisipasi melakukan respon cepat atas bencana yang terjadi.
Dan yang terpenting adalah menggerakkan seluruh mesin birokrasi yang dimiliki. Mesin pemerintahan ini sudah saatnya move on dan bangkit bergerak," kata Masykur.
Dia mengemukakan, semua pihak tidak ingin pascatanggap darurat kondisinya masih tetap ditemukan sama seperti tanggap darurat.
"Yang terjadi adalah miskin koordinasi dan tidak jelas siapa melakukan apa, dimana. Kita ingin setiap tahapan masalah dapat ?dipulihkan berdasarkan tahapan pemulihan pasca bencana. Hal demikian bakal sulit dilakukan tatkala tidak terbangun cara pandang ?dan langgam kerja yang sama antar para pihak," sebut dia.
Lanjut dia dari semua itu prinsip kerjanya adalah bersama rakyat melewati masa krisis dan kembali hidup normal.
Pemerintah perlu susun rencana kerja penanggulangan pascagempa-likuifaksi
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Masykur (Muhammad Hajiji/antarasulteng.com)
Pemerintah segera menyiapkan blue print penanganan pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi. Blue print ini yang akan jadi panduan kerja dari tingkat perencanaan, pelaksanaan hingga hasil yang diharapkan
