Legislator : pemda perlu percaya diri bangkit pascagempa

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur mengatakan pemerintah daerah terdampak gempa, likuifaksi dan tsunami dan Pemprov Sulawesi Tengah perlu membangun kepercayaan diri bangkit dari musibah pascabencana itu terjadi.

"Di masa pemulihan pasca bencana ini yang utama dan mendesak mesti dilakukan oleh pemerintah daerah adalah soal pembangunan kepercayaan (trust building) publik," ucap Masykur di Palu, Minggu.

Menurutnya di masa transisi darurat ke pemulihan bencana gempa, tsunami dan likuifaksi soal (trust) ini yang sesegera mungkin dibenahi mengingat banyak bengkalai yang terjadi di masa tanggap darurat.

"Dan kami yakin pemerintah daerah paham betul hal tersebut, terutama warga korban yang terpapar langsung bencana di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi," sebutnya.

Dia mengemukakan sebulan warga melewati masa-masa duka di pengungsian dengan kompleksitas permasalahan yang dialami mulai kekurangan pangan, kesehatan, kelayakan dan ketiadaan tenda, sarana ibadah, air bersih, MCK, penerangan, jaminan hunian dan perbaikan rumah tinggal, dan sebagainya, merupakan deretan masalah yang butuh solusi. 

"Mimpi mereka, ada suara pemerintah daerah datang langsung mengetuk dari bilik tenda, akan kejelasan pemulihan kondisi hidup warga," lanjutnya.

Trust building, kata dia adalah kuncinya. Sehingga jika hal ini gagal dipulihkan maka masa pascatransisi dan seterusnya akan memunculkan masalah yang kian kompleks dan makin rumit. Sebaliknya tatkala rasa kepercayaan warga korban sukses dibangkitkan maka aneka masalah yang berat ini akan sukses dijalani secara bersama.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng itu mengemukakan beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai starting point pembangunan kepercayaan di antaranya adalah dibutuhkan kejelasan masing-masing dimana kewenangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk bagaimana wujud keorganisasian lembaga implementator rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kedua, menurut dia penataan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena disadari bahwa sumber pendanaan dari APBN dan APBD tidak bakalan mampu menalangi semua kebutuhan mendesak.

Taksiran sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dibutuhkan tidak kurang Rp15 triliun dana pemulihan pasca bencana .

Ketiga, mengenai penataan sistem informasi dan data yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan bersama. Pasca tanggap darurat, sistem data informasi belum terokonsolidasi secara akurat. 

Keempat, penataan bantuan luar negeri yang akan masuk memberi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Publik desak ?transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ?bantuan jika kelak seluruhnya masuk ke rekening pemerintah.

Informasi yang diterimanya dari berbagai sumber bahwa beberapa negara berkomitmen beri support, seperti Korea Selatan akan memberikan bantuan 1 juta dolar AS, China sebesar 200 ribu dolar AS, dan Uni Eropa sebesar 1,5 Juta Euro. Selanjutnya Venezuela yang akan membantu 10 juta dolar AS, Jerman 1,5 juta euro, Vietnam 100 ribu dolar AS, Australia 500 ribu dolar Australia, Laos 100 ribu dolar AS, dan Kamboja 200 ribu dolar AS.

"Dengan demikian, paling tidak keempat hal tersebut yang mesti diperjelas dimasa tahapan terkini. Sehingga warga korban kerap tidak lagi dihantui ketidakjelasan kapan masa susah ini dilalui," kata Masykur lagi.