"Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap mendukung dan memfasilitasi BPK selama pemeriksaan agar berjalan lancar sesuai harapan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Mulyono, di Palu, Kamis, saat menerima perwakilan Tim BPK Sulteng.
BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah akan mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan LKPD dan kinerja ASN yang berkaitan dengan manajerial, selama 28 hari ke depan.
Atas hal itu, Mulyono mengatakan bahwa Pemprov Sulteng akan mendukung pemeriksaan tersebut, agar berjalan lancar sesuai dengan harapan.
Ia juga berharap agar dalam pemeriksaan LKPD itu, bila ada hambatan dalam proses pemeriksaan agar segera dikomunikasikan.
"Saya tak mau mendengar istilahnya ada hambatan di lapangan, kalau memang ada hambatan bisa langsung segera dilaporkan," ujarnya.
Mulyono meminta Inspektorat dan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah agar menugaskan pegawainya untuk aktif mendampingi BPK dan mengkomunikasikan dengan OPD agar data yang dibutuhkan dapat segera diserahkan.
Kesempatan itu, Perwakilan BPK Sulawesi Tengah Arief menuturkan maksud tujuan kedatangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan selama 28 hari di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.
Sesuai arahan pimpinan di Jakarta, Ia menyampaikan selain mengaudit LKPD juga diminta untuk audit kinerja dari aspek manajerial di tingkat provinsi.
"BPK melihat untuk opini provinsi di Indonesia hampir seluruhnya WTP bertahun-tahun dan banyak pimpinan di daerah yang sudah puas diri, sedangkan masih banyak aspek-aspek lain yang perlu dibenahi," ujarnya dalam keterangan tertulis Biro Humas Setda Pemprov Sulteng.
Ia berharap agar aparatur Pemprov Sulteng dapat melengkapi data/dokumen yang dibutuhkan.
