Pemkab Buol optimalkan identifikasi pasien COVID-19 tanpa gejala

Buol, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, mengoptimalkan identifikasi pasien COVID-19 tanpa gejala sebagai upaya menekan penyebaran COVID di daerah tersebut.

"Bagaimana cara meminimalisir COVID-19, persoalan pertama yang mesti kita pecahkan bagaimana mengidentifikasi orang terjangkit COVID-19 namun tanpa gejala," ucap Bupati Buol Amirudin Rauf di Buol, Senin.

Baca juga: Seluruh lurah di Palu diminta pastikan Shalat Idul Adha taat prokes

Bupati mengemukakan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanggulangan COVID-19, seperti dinamisasi pergerakan masyarakat, serta antisipasi penyebaran COVID-19 dari wilayah tetangga yang telah berstatus zona merah. Kemudian bagaimana meminimalisir pelaku perjalanan, dan beberapa isu strategis lainya.

"Dari beberapa isu di atas, maka tentu saja harus ada langkah-langkah yang harus kita ambil, salah satunya ialah mengoptimalkan tracking," kata Amirudin Rauf.

Baca juga: Kantor Gubernur disterilisasi setelah Gubernur Sulteng positif COVID

Bupati mengemukakan proses tracking dengan pemeriksaan rapid antigen harus dilakukan secepatnya di titik-titik aktifitas keramaian masyarakat di antaranya pasar dan perbatasan wilayah antara Buol Tolitoli, serta Buol dan Gorontalo.

"Perbatasan jalur keluar masuk kita akan siapkan 150 antigen di Desa Molangato, dan 150 alat di Desa Lakuan Buol," sebut Bupati.

Bupati menyebut terdapat beberapa pasar yang harus menjadi tempat trackhing di antaranya yakni pasar Paleleh, Pasar Tayadun, Pasar Sentral Kampung Bugis, dan Pasar Lakea.


Ia mengutarakan masing-masing akan disiapkan 100 buah rapid antgen. Dengan tetap menentukan sampel acak, hasil dari rapid ini akan diolah secepatnya dan menentukan hasil awal/sementara proses tracking ini.

"Jika ditemukan penduduk luar daerah terkonfirmasi positif berdasarkan rapid antigen, maka dikembalikan untuk isolasi mandiri di daerahnya, namun jika penduduk Kabupaten Buol, maka akan kita minta isolasi mandiri di desa masing-masing, dengan tetap pada pengawalan ketat satgas di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten," katanya.

"Jangan sampai kita merasa over confidence dengan status zona hijau, dan kemudian ternyata kondisi ini hanyalah fenomena gunung es, yang sewaktu-waktu dapat menjadi bom waktu," sebutnya.