Linimasa PM Malaysia Muhyiddin Yassin hingga pengunduran diri

Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengundurkan diri pada Senin, mengakhiri 17 bulan masa jabatan saat dirinya berjuang menghadapi pertikaian politik dan kritik yang mempertanyakan legitimasinya.

Sejak berkuasa pada Maret 2020, pemerintahan Muhyiddin seperti tak henti diguncang persoalan. Bukan hanya dari lawan politik, tapi juga oleh pandemi virus corona dan kemerosotan ekonomi yang menghantam Malaysia.

Pada Juli, Muhyiddin kehilangan dukungan dari sekutu-sekutu politiknya yang menguasai mayoritas suara di parlemen

Berikut adalah linimasa sejak dia dilantik hingga mundur dari jabatan.

24 Februari 2020

PM Mahathir Mohamad mengundurkan diri setelah terjadi pertikaian dalam koalisi yang membuat partai yang dia pimpin bersama Muhyiddin menarik diri.

Raja Sultan Abdullah menunjuk kembali Mahathir sebagai pemimpin sementara.

29 Februari 2020

Setelah bertemu parlemen, raja menunjuk Muhyiddin sebagai perdana menteri berdasarkan penilaian bahwa dia didukung mayoritas anggota parlemen.

1 Maret 2020

Muhyiddin dilantik sebagai perdana menteri.

13 Mei 2020

Ketua parlemen menunda voting mosi tidak percaya yang diajukan Mahathir dengan alasan negara perlu fokus pada penanganan pandemi.

13 Oktober 2020

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim bertemu dengan raja untuk membuktikan dirinya memiliki dukungan untuk membentuk pemerintahan. Istana mengatakan Anwar tidak menyebutkan nama-nama anggota parlemen yang mendukungnya.

23-26 Oktober 2020

Muhyiddin meminta raja mengumumkan keadaan darurat untuk mengendalikan virus corona. Anwar menyebutnya sebagai taktik untuk mempertahankan kekuasaan. Raja menolak permintaan Muhyiddin.

26 November 2020

Muhyiddin mendapatkan persetujuan parlemen untuk anggaran 2021 yang dipandang sebagai ujian pertama bagi dirinya di parlemen.

12 Januari

Raja mendeklarasikan keadaan darurat hingga 1 Agustus setelah terjadi lonjakan infeksi COVID-19. Kegiatan parlemen dihentikan sementara, sehingga Muhyiddin bisa terus memerintah tanpa diganggu lawan politiknya.

Kubu oposisi mengecam langkah itu sebagai cara mempertahankan kendali.

28 Maret

Sekutu penting Muhyiddin, United Malays National Organisation (UMNO), partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa, mengatakan mereka tidak akan bekerja sama dengan aliansi Muhyiddin dalam pemilu berikutnya.

9 Juni

Raja bertemu dengan para pemimpin partai politik ketika kemarahan publik meningkat pada cara pemerintah menangani krisis virus corona setelah Malaysia menerapkan penguncian nasional pada Juni.

16 Juni

Raja mendesak parlemen untuk kembali bersidang sesegera mungkin untuk memperdebatkan ordonansi darurat dan rencana pemulihan akibat pandemi.

Sidang para pemimpin yang beranggotakan sembilan orang, termasuk raja, sepakat untuk tidak memperpanjang keadaan darurat setelah 1 Agustus.

7 Juli

Muhyiddin menunjuk Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob, yang juga anggota parlemen dari UMNO, sebagai wakilnya untuk menopang dukungan.

8 Juli

UMNO menarik dukungan dan meminta Muhyiddin untuk mengundurkan diri akibat penanganan pandemi yang buruk

26 Juli

Muhyiddin mengusulkan sidang khusus di parlemen atas permintaan raja. Menteri Hukum Takiyuddin Hassan mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah tidak akan meminta raja memperpanjang keadaan darurat dan bahwa ordonansi darurat telah dicabut.

29 Juli

Dalam kritik terbuka yang jarang terjadi, istana mengatakan pencabutan ordonansi darurat dilakukan tanpa persetujuan raja dan bertentangan dengan konstitusi dan hukum.

3 Agustus

Muhyiddin sepakat untuk mempertimbangkan debat hukum kedaruratan di parlemen untuk mengendurkan ketegangan dengan pihak kerajaan.

4 Agustus

Muhyiddin menegaskan dirinya masih mendapat dukungan mayoritas dan mengatakan akan membuktikan hal itu dalam  pemungutan suara atas mosi tidak percaya terhadap dirinya ketika parlemen kembali bersidang pada September.

13 Agustus

Muhyiddin mengakui dirinya tidak didukung mayoritas. Dia mendesak anggota parlemen oposisi untuk mendukung dirinya dalam pemungutan suara dengan imbalan reformasi dan mengatakan pemilu akan digelar pada 22 Juli 2022, tergantung situasi pandemi.

Partai-partai oposisi dan UMNO menolak tawarannya.

16 Agustus

Muhyiddin mengajukan pengunduran diri kepada raja, yang memintanya tetap bertugas sebagai perdana menteri sementara sampai penggantinya ditunjuk.

Sumber: Reuters