BI: 2,6 juta transaksi non-tunai beredar di Sulteng

id BI Sulteng, Sulteng, transaksi non tunai Sulteng

BI: 2,6 juta transaksi non-tunai  beredar di Sulteng

Deputi Kepala KPw BI Provinsi Sulteng, Gusri Wantoro, menguraikan evaluasi kinerja ekonomi Sulteng tahun 2022 serta prospek ekonomi dan arah kebijakan BI tahun 2023 dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kota Palu, Rabu (30/11/2022). ANTARA/Muhammad Izfaldi

Palu (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 2,6 juta pembayaran non-tunai yang beredar di Sulteng pada triwulan III pada 2022.

Sebagian besar instrumen masih didominasi oleh kartu ATM/Debit sebesar 85,7 persen, diikuti uang elektronik dan kartu kredit.

"Dari ketiga jenis pembayaran non tunai, kartu kredit mengalami pertumbuhan pesat sebesar 70,7 persen (yoy) dengan nilai nominal Rp71,1 miliar, diikuti ATM atau debit dengan pertumbuhan 41,3 persen, nominal Rp19,8 miliar," kata Deputi Kepala KPw BI Provinsi Sulteng, Gusri Wantoro, menguraikan evaluasi kinerja ekonomi Sulteng tahun 2022 serta prospek ekonomi dan arah kebijakan BI tahun 2023 dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), di Palu, Rabu.

Dia mengatakan uang elektronik tumbuh melambat di angka 3,0 persen (yoy), meskipun demikian secara nominal uang elektronik masih memiliki nominal yang lebih besar dari kartu kredit yaitu Rp262,4 miliar.

Selain itu, sejalan dengan pertumbuhan pembayaran non tunai tingkat akseptasi QRIS di Sulteng juga terus naik, ditunjukkan dengan meningkat pesatnya jumlah pengguna, volume transaksi, dan nominal transaksi.

"Sampai dengan bulan Oktober 2022, jumlah pengguna QRIS tumbuh sebesar 386,5 persen (yoy) dengan total pengguna mencapai 99.221 orang," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, volume transaksi QRIS juga tumbuh sebesar 141,4 persen pada Agustus 2022, dengan volume sejumlah 116 ribu transaksi. Dari sisi nominal, juga terjadi peningkatan yang tinggi dengan pertumbuhan sebesar 40,5 persen dengan nominal transaksi mencapai Rp17,9 miliar.

Lebih lanjut, ia berujar sebagai upaya digitialisasi daerah saat ini telah terbentuk 14 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dari provinsi dan kabupaten/kota.

"Berdasarkan hasil IETPD semester I 2022 seluruh Pemda di wilayah Sulteng telah berstatus digital oleh Satgas P2DD Nasional. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik berkat terjalinnya koordinasi dan sinergi antar TP2DD Sulteng," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pencapaian ini tetap konsisten bahkan semakin baik lagi sehingga upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Sulteng semakin berkembang dan dapat direalisasikan oleh seluruh masyarakat Sulteng.