Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui usulan penambahan pagu indikatif anggaran tahun 2024 untuk empat kementerian koordinator (kemenko).
"Banggar bersikap bahwa keempat menko itu mendapat tambahan anggaran pada September 2023 ketika APBN akan diketuk di Badan Anggaran. Itu jaminannya pimpinan badan dan seluruh anggota Banggar, sekalian kepada para menko," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat.
Keempat kemenko tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengusulkan tambahan pagu indikatif Rp91,96 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memerlukan tambahan Rp40,26 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membutuhkan Rp189,89 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rp76,39 miliar.
Total penambahan pagu anggaran keempat kemenko tersebut mencapai Rp398,5 miliar.
Saat ini, pagu indikatif anggaran tahun 2024 Kemenko Polhukam tercatat Rp320,43 miliar, Kemenko Perekonomian Rp505,8 miliar, Kemenko PMK Rp248 miliar, sementara Kemenko Marves mencapai Rp327 miliar.
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam raker Banggar DPR pada Selasa (30/5/2023) mengungkapkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2024 mencapai Rp999,9 triliun guna mendukung program prioritas pemerintah.
Bendahara Negara tersebut menjelaskan penggunaan belanja K/L tahun 2024 antara lain difokuskan untuk strategi jangka pendek, jangka menengah, dan meningkatkan harmonisasi belanja K/L dengan belanja daerah.
Kebijakan untuk strategi jangka pendek yakni penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan mendorong peningkatan investasi.
Kemudian, untuk strategi jangka menengah yakni untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta percepatan infrastruktur, mendorong hilirisasi sumber daya alam, penguatan kelembagaan, dan simplifikasi regulasi serta ekonomi hijau.
