Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 607 paket pangan bergizi untuk anak usia di bawah dua tahun (baduta) yang terindikasi stunting atau tengkes maupun keluarga yang berisiko melalui kegiatan bakti sosial.
"Langkah ini sebagai upaya pemerintah menekan prevalensi stunting, sekaligus memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia melalui giat bakti sosial," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sulteng Siti Hasbiah Zaenong di Palu, Selasa.
Penyaluran paket dilepas secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir di halaman Dinsos setempat.
Dinsos diberi amanah Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sebagai ketua panitia bakti sosial dengan menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Riset Daerah, TP-PKK serta Dharma Wanita Persatuan.
Dinsos diberi amanah Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sebagai ketua panitia bakti sosial dengan menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Riset Daerah, TP-PKK serta Dharma Wanita Persatuan.
"Sasaran keluarga penerima manfaat (KPM), yakni Kabupaten Sigi, Donggala dan Kota Palu. Data KPM sudah disiapkan Dinas P2KB dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulteng," ujarnya.
Sumber dana berasal 34 kelompok donatur terdiri atas OPD di lingkup Pemprov Sulteng, perbankan, dunia usaha, swalayan, BUMN/BUMD, dan lainnya.
"Nilai per paket pangan bergizi Rp150 ribu terdiri atas 5 kilogram beras premium, 20 butir telur, 1 liter kacang hijau dan 5 dos susu UHT ukuran 125 mililiter," ucap Hasbiah.
Ia mengemukakan dengan intervensi yang dilakukan pemerintah diharapkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga 14 persen di tahun 2024 sesuai target nasional, saat ini angka prevalensi stunting di Sulteng 28,2 persen.
Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir mengatakan pemerintah sangat fokus dalam penanganan stunting sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulteng.
Oleh karena itu, pemenuhan gizi baduta dan ibu hamil merupakan hal mendasar yang harus terpenuhi, sehingga pemerintah harus mengambil peran. Jika gizi anak tidak terpenuhi dengan cukup, potensi terkena stunting sangat besar. "Semua paket harus disalurkan kepada orang yang tepat, supaya tujuan menurunkan angka stunting di Sulteng berhasil," ujar dia.
