Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meningkatkan pemahaman dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Kebutuhan ASN yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa saat ini sangat besar, meski jumlahnya masih terbatas," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulteng Moh. Yasin Baculu di Palu, Senin.
Untuk itu, kata dia, pelatihan kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat I Angkatan VIII tahun 2025 ini bertujuan untuk semakin meningkatkan pemahaman dan kompetensi ASN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia menjelaskan sejak tahun 2022 hingga 2025, BPSDMD telah menyelenggarakan delapan pelatihan untuk angkatan ini sebagai bagian dari upaya membangun ASN yang profesional dan kompeten dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
Hal ini juga, katanya, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur bahwa pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan kelompok kerja pengadaan wajib memiliki sertifikasi kompetensi.
Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari 21 laki-laki dan sembilan perempuan, yang seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan akan berlangsung selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 Maret 2025.
Ia mengatakan bahwa BPSDMD berkomitmen untuk memfasilitasi pelatihan ini secara berkala.
Ia mengharapkan dengan pelatihan ini, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan profesional.
"Hal ini guna mewujudkan pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Sulawesi Tengah," ujarnya.
