Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam memperkuat pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual (KI).
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy di Palu, Rabu, menjelaskan pentingnya edukasi serta promosi terkait perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Kabupaten Poso.
"Perlindungan terhadap kekayaan intelektual bukan hanya soal hak atas ciptaan atau produk, tetapi juga tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya lokal," katanya.
Ia menyebutkan sejumlah potensi KI yang sudah terdaftar, seperti Ikan Sidat Marmorata dalam KI Indikasi Geografis, Beras Kambah, Kopi Napu (Arabika dan Robusta), dan Kayu Eboni.
Ia menjelaskan bahwa indikasi geografis berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang memiliki kualitas, karakteristik, atau reputasi yang unik dan terkait dengan daerah geografis tertentu.
"Keberadaan IG tidak hanya meningkatkan kualitas dan nilai jual produk, tetapi juga melindungi hak-hak pemiliknya serta mencegah penyalahgunaan produk oleh pihak lain," ujarnya.
Sementara itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual di Kabupaten Poso, khususnya di bidang merek dan cipta.
Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih proaktif dalam memfasilitasi proses pendaftaran KI, dan dapat menjadi perhatian utama dalam pengembangan daerah.
"Kami berharap dengan adanya pertemuan ini, Kabupaten Poso dapat lebih memahami pentingnya pendaftaran dan perlindungan KI, serta memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat setempat," ujarnya.
Menurut dia, dengan kolaborasi antara Kemenkum, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan semakin mewujudkan Poso yang lebih maju dan berkelanjutan melalui kekayaan intelektualnya.
