Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Menko Polhukam, Wiranto mengatakan, pemerintah akan mempersiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, mengingat masa tanggap darurat akan berakhir Jumat (26/10).
"Masa tanggap darurat akan selesai pada esok hari. Tahapan selanjutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sulteng," kata Menko Polhukam usai Rakorsus yang membahas Langkah Antisipasi Masa Transisi pada Pasca Tahap Tanggap Darurat Sulteng, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut dia, setelah masa tanggap darurat selesai, pemerintah akan fokus membangun hunian sementara (huntara) untuk korban gempa dan tsunami.
"Karena besok itu sesuai rencana kita tanggap darurat selesai. Dulu kita pernah umumkan tanggap darurat selesai 11 Oktober dan kita perpanjang dua minggu sehingga besok tanggap darurat kita anggap selesai," kata Wiranto.
Rakorsus itu dihadiri oleh Kepala Basarnas M Syaugi, Kemensos, dan BNPB.
Menurut dia, karena bencana yang terjadi di Sulteng bukan merupakan bencana nasional, maka yang bertanggung jawab penanganan gempa adalah pemerintah daerah, baik Pemprov Sulteng, Pemkot Palu, Pemkab Donggala maupun Pemkab Sigi.
Namun, Pemerintah Pusat akan melakukan pendampingan dalam penanganan pascagempa tersebut, tuturnya.
"Untuk itu, rapat hari ini untuk memastikan semua pihak terkait sudah siap untuk pengalihan masa tanggap darurat ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita juga membahas huntara, artinya pada saat tanggap darurat selesai maka yang tertampung di tenda-tenda dan tempat pengungsian lain kita pindahkan ke hunian sementara," paparnya.
Mantan Panglima TNI ini menyebutkan, pembangunan huntara sudah dilakukan dan tim akan memastikan fasilitas pendukung hingga kelayakannya.
"Hunian sementara itu lokasinya harus kita pilih di mana, layak huninya gimana, kemudian fasilitasnya pendukung MCK, dapur dan sebagainya itu sedang dipikirkan dan sedang dimulai pembangunannya," tuturnya.
Kementerian PUPR sudah menargetkan 1.200 huntara akan selesai pada pertengahan Desember 2018.
"Satu barak itu bisa memuat 10 sampai 12 kepala keluarga. Tetapi kita juga rapatkan lagi ada bantuan tenda yang setara dengan huntara itu sehingga jumlah 1.200 itu akan terbagi dari bantuan tenda dari luar negeri yang kualitasnya setara dengan huntara yang kualitasnya setara PUPR," katanya.
Wiranto menambahkan, beberapa bank juga sudah membantu membangun huntara dan ada negara tetangga yang menawarkan bantuan.
Namun, dia mengatakan pemerintah akan mengatur persyaratannya dan akan menyampaikan persyaratan itu.
Wiranto menambahkan, pihaknya akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas terkait pembangunan huntara itu di Sulteng pada Jumat (26/10).
"Kita akan kaji soal huntara bagi korban dan persoalan lainnya di sana (Sulteng)," katanya.
Baca juga: Wiranto: indeks kerukunan beragama mengalami penurunan
Baca juga: Wiranto: pemerintah pastikan penanganan gempa Lombok baik
