Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menginginkan sosok seperti Airlangga Hartarto jangan merangkap jabatan dan fokus sebagai Menko Perekonomian.
"Sebenarnya pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Enny Sri Hartati, Rabu, menanggapi Airlangga Hartarto yang diberitakan bakal kembali maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2019 mendatang.
Menurut Enny, sebaiknya seorang pejabat publik tidak rangkap jabatan, termasuk menjadi ketua umum partai.
Ia berpendapat bahwa bila rangkap jabatan tetap dilakukan, maka kinerjanya sebagai menteri tidak akan optimal.
Apalagi Airlangga, lanjutnya, mengemban tugas dari Presiden Joko Widodo sebagai Menko Perekonomian untuk memperbaiki ekonomi Indonesia.
Enny juga mengingatkan bahwa saat ini situasi ekonomi global sangat tidak ideal antara lain karena ada bayang-bayang resesi menggelayuti laju perekonomian dunia.
"Jadi intinya baiknya tidak rangkap jabatan karena kalau rangkap jabatan kerjanya tidak optimal," ucapnya.
Dengan target pertumbuhan ekonomi dari pemerintahan Presiden Jokowi, maka dinilai untuk mencapainya perlu kerja keras para menteri untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kondisi ekonomi global yang tidak menentu membuat sejumlah pihak menyatakan bahwa hal itu tidak begitu menguntungkan bagi perekonomian nasional, dan berpotensi berimbas kepada pertumbuhan.
Baca juga: Pengamat: Golkar akan rugi jika sampai pecah
Baca juga: Aburizal Bakrie yakini pemilihan Ketum Golkar capai musyawarah mufakat
Baca juga: Golkar: Dukungan Bambang Soesatyo dari DPD II cukup kuat
Baca juga: Wacana aklamasi di Munas, Pengamat: Partai Golkar tidak cerminkan demokrasi
