Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa mengatakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan memberikan dukungan anggaran senilai Rp27 miliar untuk kelanjutan pembangunan bandara udara di Kabupaten Banggai Laut.
"Kami berterima kasih kepada Gubernur Sulteng bapak Rusdy Mastura yang telah memberikan dukungan untuk keberlanjutan pembangunan bandara Bandai Laut," ucap Sofyan Kaepa, saat bertemu dengan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, di Kantor Gubernur, di Palu, Senin (28/3).
"Kami bersyukur karena permohonan yang kami sampaikan kepada bapak Menteri Perhubungan direspons positif, dan disetujui untuk dilakukan kelanjutan pembangunan bandara Banggai Laut," ujarnya.
Kepada Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, Sofyan Kaepa juga mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas sarana dan infastruktur perhubungan di Kabupaten Banggai Laut, untuk menopang distribusi logistik menuju Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimanta Timur.
Berkaitan dengan itu, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan kepada Sulawesi Tengah untuk menjadi penyangga kebutuhan logistik bagi IKN di Kalimantan Timur.
Rusdy Mastura menyebut bahwa kepercayaan itu tentu menjadi satu pelaung berarti bagi Sulteng untuk mengembangkan fiskal daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Hal ini tentu harus dibarengi dengan ketersediaan infastruktur dan sarana perhubungan yang memadai untuk percepatan distribusi logistik menuju IKN di Kalimantan Timur," kata Rusdy Mastura.
"Kita terus mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, dan kita tingkatkan potensi Perusda untuk memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan di Sulawesi Tengah," ujarnya.
Rusdy Mastura juga meminta kepada pemerintah daerah di kabupaten/kota termasuk Banggai Laut agar mempercepat terwujudnya visi Sulteng lebih sejahtera dan Sulteng lebih maju, di antaranya dengan memprioritaskan pendidikan gratis, peningkatan infrastruktur daerah dan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan meningkatkan kolaborasi bersama bupati dan wali kota.
