Pemkab Bangkep prioritaskan peningkatan kualitas sarana pendidikan

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Pemkab Bangkep), Sulawesi Tengah, memprioritaskan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan untuk menopang pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, dihubungi dari Palu, Senin, mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan yang diikutkan dengan ketersediaan sarana yang memadai menjadi prioritas pembangunan daerah.

"Iya, peningkatan kualitas pendidikan, di dalamnya termasuk peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas pembangunan tahun 2022 ini dan 2023 mendatang," kata Ihsan Basir.

Ihsan mengatakan berdasarkan data Dinas Pendidikan bahwa tahun 2022 ini terdapat tujuh satuan pendidikan meliputi sekolah dasar dan SMP direhabilitasi/renovasi menggunakan dana alokasi umum.

"Tahun 2022 sebagian besar pekerjaan renovasi yang bersumber dari dana alokasi umum telah selesai dilakukan," ucapnya.

"Untuk pekerjaan fisik renovasi yang bersumber dari dana alokasi khusus tidak ada, yang ada hanya pembangunan baru gedung kelas, gedung perpustakaan dan gedung kantor," sebutnya.

Kemudian, kata dia, untuk tahun 2023 Pemkab Banggai Kepulauan melalui Dinas Pendidikan merencanakan merenovasi 43 satuan pendidikan terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang nilai taksirannya berdasarkan tingkat kerusakan di bawah Rp200 juta.

"Ini rencananya menggunakan dana alokasi umum," ungkap dia.

Ia juga mengatakan, Pemkab Bangkep telah mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk melakukan peningkatan kualitas sarana pendidikan melalui Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) melalui dana alokasi khusus.

"Yang lolos verifikasi di Aplikasi KRISNA hanya empat satuan pendidikan dengan kegiatan meliputi rehabilitasi bangunan kelas, bangunan perpustakaan, bangunan UKS, bangunan ruang guru, bangunan laboratorium komputer serta rehab bangunan jamban," sebutnya.

Ia menambahkan, Pemkab Bangkep tetap mengusulkan kepada Pemerintah Pusat mengenai rehabilitasi sarana satuan pendidikan yang sebahagiannya saat ini masih tahap pembahasan pada Aplikasi KRISNA.