Jayapura (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyebutkan tren belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) daerah ini per Maret 2023 terjaga positif.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Moudy Hermawan di Jayapura, Kamis, mengatakan per Maret belanja negara di Papua tercapai sebesar Rp8,09 triliun atau 13,31 persen pagu APBN.
“Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2,02 triliun atau 14,33 persen dari pagu, tumbuh 10,38 persen (yoy) yang ditopang oleh kenaikan belanja barang,” katanya.
Menurut Moudy, sebagian besar belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, maupun sektor pelayanan umum.
“Selain itu, belanja prioritas juga tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang realisasinya tumbuh positif sebesar 1,5 persen (yoy),”ujarnya.
Dia menjelaskan belanja kesehatan yang telah terealisasi antara lain dimanfaatkan untuk penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta pengelolaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana.
“Dari fungsi pendidikan, realisasi belanja pendidikan turut menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,7 persen (yoy) yang dimanfaatkan antara lain untuk penyediaan bantuan operasional perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi, serta penyelenggaraan pelatihan vokasi bidang konstruksi,”katanya lagi.
Dia menambahkan APBN juga bekerja untuk memulihkan scarring effect yang ada di dalam masyarakat melalui belanja perlindungan sosial.
“Realisasi belanja perlindungan sosial di Papua mengalami pertumbuhan signifikan mencapai 48,3 persen (yoy) yang antara lain dimanfaatkan untuk pembinaan lembaga dan SDM kesejahteraan sosial,” ujarnya lagi.
