Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mendukung pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.
"Kita mengakui masih ada kendala dalam pengoperasian sistem ini, di antaranya kemampuan sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana penunjang," kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DKIPS) Sulteng Sudaryanto R Lamangkona di Palu, Senin.
Ia menjelaskan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk memudahkan pelayanan terintegrasi.
Sebagaimana tujuan utama penggunaannya, tambah dia, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, transparan, akuntabel, pelayanan publik berkualitas, dan terpercaya.
Pada peningkatan operasional, katanya, Pemprov Sulteng telah membangun kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan penggunaan sistem tersebut.
"Jawa Barat salah satu daerah dengan pengoperasian SPBE yang baik dan maksimal sehingga kami membangun kemitraan dengan mengadopsi apa yang telah mereka terapkan," ujarnya.
Pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan pemerintah daerah (pemda) sebagai transformasi pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, ujarnya.
Pada kemitraan ini, papar dia, Pemprov Jawa Barat melakukan pendampingan pengembangan SPBE, penguatan literasi digital, dan urusan lainnya yang telah disepakati para pihak berdasarkan ketentuan dan peraturan berlaku.
"Kerja sama dibangun kedua belah pihak sudah termasuk penguatan sarana dan prasarana penunjang informasi dan transaksi elektronik (ITE) karena di Sulteng sarana infrastrukturnya belum memadai," demikian Sudaryano.
