Pemkot Palu bedah sebanyak 350 rumah warga tidak layak huni

id Perkim, bedah rumah, Pemkotpalu, walikotapalu, Hadianto Rasyid, infrastruktur ,Rutilahu

Pemkot Palu bedah sebanyak 350 rumah warga tidak layak huni

Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid (baju putih) meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya kegiatan bedah rumah tidak layak huni di Palu, Jumat (28/7/2023). ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu

Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu membedah 350 rumah warga yang dianggap tidak layak huni di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

"Upaya ini sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi," kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat peluncuran program bedah rumah di Palu, Jumat.

 

Ia menjelaskan, program yang dicanangkan Pemkot Palu ini sebagai bentuk sentuhan stimulus guna meningkatkan gairah masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kehidupan mereka.

 

Oleh karena itu, dalam proses kegiatan fisik pembangunan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) perlu memastikan program ini terlaksana dengan baik, termasuk kegiatan konstruksi harus dikerjakan dengan sempurna supaya ketahanan bangunan berkualitas.

 

"Kegiatan konstruksi harus diawasi dengan baik, saya tidak ingin ada keluhan terkait kualitas pekerjaan, karena skema pembangunan dikerjakan secara swadaya masyarakat," ujarnya.

 

Kepala Dinas Perkim Kota Palu Lukman mengemukakan, 350 rumah yang dibedah pemerintah tersebar di 46 kelurahan dan delapan kecamatan di ibu kota Sulteng, yang mana dari jumlah itu 100 rumah masuk kategori bangun baru dan 250 rumah dilakukan peningkatan kualitas.

 

Khusus rumah bangun baru, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp50 juta per rumah, dan Rp25 juta per rumah untuk kategori peningkatan kualitas.

 

"Anggaran pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun 2023, dengan total dana dialokasikan senilai Rp10 miliar untuk bedah rumah tahun ini," ucapnya.

 

Ia menuturkan, rumah bangun baru dan rumah peningkatan kualitas masing-masing dianggarkan Rp5 miliar, yang mana warga yang berhak mendapat bantuan ini telah melalui proses seleksi dengan berbagai kriteria teknis.

 

Penerima bantuan merupakan masyarakat terdampak bencana, namun secara ekonomi tidak mampu yang bukan penerima hunian tetap (huntap) atau penerima dana stimulan bencana.

 

"Kami berharap dengan intervensi ini masyarakat penerima bantuan bisa hidup layak, dan bisa meningkatkan kualitas hidupnya," kata dia.