Banggai Kepulauan, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, menyatakan perubahan harga kebutuhan pokok dipengaruhi oleh berbagai faktor yang hargaya dari hari ke hari dan dari pasar satu ke pasar lainnya berbeda.
"Iya, ada bermacam - macam faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan harga kebutuhan pokok masyarakat, dan ini tidak hanya terjadi di Bangkep, tetapi di semua daerah juga terjadi," kata Bupati Bangkep Ihsan Basir saat dihubungi di Salakan, Kamis.
Ihsan Basir mengemukakan salah satu yang membuat harga kebutuhan pokok mengalami perubahan di pasar adalah terjadinya kondisi gagal panen oleh petani.
"Ketika terjadi kondisi ini, maka berdampak langsung terhadap kondisi harga pangan di pasar," ujarnya.
Selain itu, sebut dia, kondisi iklim dan cuaca serta bencana alam seperti air laut pasang, angin puting beliung, pemanasan global, juga sangat berpengaruh terhadap perubahan harga.
"Di samping itu, juga dipengaruhi oleh stok yang terbatas dan kenaikan harga bahan bakar minyak, juga mempengaruhi perubahan harga," ucapnya.
Ia mengatakan bahwa dalam menjaga kestabilan harga merupakan salah satu tantangan masalah makro ekonomi, selain beberapa tantangan makro ekonomi lainnya seperti mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengatasi masalah pengangguran, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan pendistribusian pendapatan.
Berdasarkan laporan Pemkab Bangkep per tanggal 30 Agustus 2023 harga bahan pokok pangan di Pasar Tradisional Salakan bahwa, beras seharga Rp13.000 sampai Rp15.000 per kilogram.
Harga minyak goreng kemasan mulai Rp20.000 - Rp22.000 per liter, gula pasir Rp15.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam Rp34.000 per kilogram, telur ayam ras seharga Rp34.000 - Rp80.000 perkilogram.
Kemudian, jagung Rp8.000 per kilogram, tepung Rp17.000/kilogram, tempe Rp28.000 per kilogram, tahu Rp14.000 per kilogram, cabe seharga Rp60 ribu - Rp70 ribu per kilogram, bawang seharga Rp48.000 - Rp58.000 per kilogram.
Pemkab Bangkep menyiapkan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk kegiatan pengendalian inflasi daerah, demi menjaga stabilitas harga.