Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Siti Hasbiah dalam kegiatan peringatan HDI tingkat Sulteng di Kota Palu, Sabtu, menyampaikan bahwa program pemberdayaan penyandang disabilitas mencakup bidang bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
Ia mencontohkan, dalam upaya memberdayakan penyandang disabilitas pemerintah provinsi berusaha memfasilitasi mereka untuk mengakses lapangan kerja dan membangun usaha.
Selain menjalankan program pemberdayaan, menurut dia, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada para penyandang disabilitas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma'mun pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kota Palu pada Sabtu menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak dan memberdayakan penyandang disabilitas.
Dia menyampaikan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang setara dengan anggota masyarakat yang lain.
Dalam upaya memenuhi hak dasar penyandang disabilitas, ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas.
"Ini bentuk keseriusan pemda dalam memberikan jaminan perlindungan sosial maupun hak dasarnya," kata Ma'mun.
Pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga meluncurkan penyaluran bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera di Kabupaten Donggala, Poso, dan Tojo Una-una.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan bagi 1.200 keluarga penerima manfaat.
Nilai bantuan yang diberikan kepada masing-masing keluarga penerima manfaat total Rp600 ribu untuk tiga bulan mulai dari Oktober sampai Desember 2023. Penyaluran bantuan dilakukan oleh PT Pos Indonesia.
