Empat terdakwa kasus korupsi Gereja Kingmi divonis 1-4 tahunpenjara

Jakarta (ANTARA) - Empat terdakwa kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika, Papua, divonis pidana penjara selama 1 tahun hingga 4 tahun dalam sidang pembacaan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Ketua Majelis Hakim Deny Riswanto menyebutkan keempat terdakwa dimaksud, yakni mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika 2015-2020 Totok Suharto, Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima Gustaf Urbanus Pantadianan, Direktur PT Waringin Megah Arif Yahya, serta Site Engineer PT Geo Inti Spasial Budiyanto Wijaya.

"Keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU)," kata Deny.

Dengan demikian, kata dia, keempat terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.

Deny membeberkan Totok dijatuhkan pidana 1 tahun dan 8 bulan penjara serta denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan serta denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Kemudian untuk Gustaf, majelis hakim memvonis pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp379,01 juta subsider 1 tahun kurungan.

Vonis untuk Gustaf juga lebih rendah dari tuntutan JPU berupa pidana penjara 4 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun untuk nominal pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Gustaf tetap sama dengan tuntutan.

Kepada Arif, Deny menyatakan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pembayaran uang pengganti Rp2,82 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Vonis yang dijatuhkan kepada Arif lebih ringan dari tuntutan sebelumnya berupa penjara 4 tahun 11 bulan, denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp3,41 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Selanjutnya untuk Budiyanto, hakim memvonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar yang pengganti Rp2,47 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Hukuman Budiyanto yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni pidana penjara 4 tahun dan 9 bulan serta membayar uang pengganti RpRp3,04 miliar subsider 3 tahun kurungan. Tetapi untuk pidana denda, hukuman yang diberikan sama dengan tuntutan.

Gustaf, Arif, Budiyanto, dan JPU KPK menyatakan pikir-pikir untuk putusan Majelis Hakim tersebut. Sementara Totok menyatakan menerima vonis yang dijatuhkan kepada dirinya.

Sebelumnya, keempat terdakwa didakwa merugikan keuangan negara Rp14,2 miliar terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua.

Tindakan tersebut dilakukan bersama dengan Bupati Mimika periode 2014-2019 Eltinus Omaleng dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, Marthen Sawy.

Arif dan Budiyanto merupakan orang kepercayaan Eltinus dalam mencari beberapa kontraktor yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dan menerima sejumlah uang atas jasanya tersebut.

Kemudian Gustaf berperan sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas, namun tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang berakibat progres pekerjaan itu menjadi lambat sehingga volume pekerjaan serta mutu hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Sedangkan Totok merupakan ketua panitia pelelangan pekerjaan jasa konsultan perencanaan yang berperan untuk mengkondisikan berbagai dokumen lelang, sehingga memenangkan perusahaan tertentu sebagaimana permintaan Eltinus.