"Masalah kemiskinan masih menjadi masalah global, termasuk Indonesia. Hal ini yang membuat kemiskinan menjadi salah satu prioritas nasional untuk diselesaikan," kata Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir pada Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Rakor TKPKD) provinsi dan kabupaten-kota se-Sulawesi Tengah di Palu, Jumat.
Ia menjelaskan berbagai strategi telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai target yang telah ditentukan pemerintah pusat, termasuk upaya untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024, sesuai Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Pada tahun 2022, terdapat tujuh kabupaten yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di provinsi ini, yakni Kabupaten Morowali, Poso, Donggala, Toli-toli, Parigi Moutong, Tojo Una-Una dan Morowali Utara.
Sementara Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai, Buol, Sigi, Banggai Laut, dan Kota Palu menjadi target perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2023-2024.
Menurut dia, TKPKD Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas 22 perangkat daerah penanggulangan kemiskinan menempuh strategi penurunan kemiskinan ekstrem sesuai karakteristik wilayah.
Menurut dia, TKPKD Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas 22 perangkat daerah penanggulangan kemiskinan menempuh strategi penurunan kemiskinan ekstrem sesuai karakteristik wilayah.
"Melalui cara peningkatan pendapatan, pengurangan kantong-kantong kemiskinan dan pengurangan beban pengeluaran dengan lokus pada daerah-daerah perkotaan atau pedesaan yang masih tinggi angka kemiskinan ekstremnya," ujarnya.
Ia menyampaikan untuk wilayah pedesaan agar pemda melakukan intervensi kepada pemerintah desa untuk mengurangi angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem melalui optimalisasi penggunaan dana desa
Wagub juga meminta pemda terus melakukan pemutakhiran data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai wadah informasi untuk menentukan daftar penerima manfaat dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
"Kepada seluruh kabupaten/kota agar segera berkoordinasi dengan pihak swasta dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial guna mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan," katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi atas kerja keras TKPKD Kabupaten Morowali dan Tojo Una-Una yang meraih penghargaan kinerja penurunan kemiskinan ekstrem, sehingga mendapatkan insentif fiskal di Tahun 2023, yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI.
Karena itu, Wagub berharap kabupaten/kota di provinsi itu berhasil mendapatkan penghargaan dalam bentuk insentif fiskal agar penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencapai angka nol persen pada tahun ini.
