Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memaparkan strategi pemerintah untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Rabu (19/3).
Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian, Menteri Ekonomi Kreatif dalam rapat kerja tersebut menyampaikan tiga lapis kerangka kerja dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
"Layer (lapis) pertama adalah core business yang terdiri dari subsektor ekraf. Layer kedua adalah extended enterprises, terdiri dari industri terkait dan industri pendukung," katanya.
"Layer ketiga adalah business ecosystem, yang meliputi hexahelix, yaitu pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, lembaga keuangan, media, dan akademisi," ia menambahkan.
Ia juga memaparkan Asta Ekraf yang dirancang sebagai turunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
Asta Ekraf antara lain terdiri atas EKRAF KAYA (penguatan ekosistem kekayaan intelektual); EKRAF DATA (penguatan data ekonomi kreatif); PASAR EKRAF (peningkatan pangsa pasar domestik dan global); dan SINERGI EKRAF (sinergi untuk memperkuat produk lokal).
Selanjutnya, ada TALENTA EKRAF (penguatan kapabilitas untuk meningkatkan pendapatan pelaku ekonomi kreatif); SENTRA EKRAF (pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif); DANA EKRAF (pengembangan akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi ekonomi kreatif), serta EKRAF BIJAK (penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif).
Riefky menyampaikan bahwa kementerian menerima masukan dari sejumlah asosiasi mengenai penambahan subsektor ekonomi kreatif serta kolaborasi lintas sektor yang mencakup pelaku bisnis, pendidikan, dan keuangan.
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo selaku pemimpin rapat kerja menyampaikan rekomendasi dewan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif.
Rekomendasi dewan perwakilan rakyat mencakup pelibatan komunitas dalam penyusunan rencana besar pengembangan ekonomi kreatif sampai penerapannya.
"Selain itu, koordinasi dengan kementerian terkait dan lembaga penyalur KUR diperlukan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif," kata Rahayu.
"DPR juga mendorong peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak serta pengadaan Dana Abadi guna pembiayaan pelatihan pengusaha ekonomi kreatif," ia menambahkan.
