Wartawan Minta Dilibatkan Dalam Dewan Pengupahan

id palu, wartawan, demo, upah

Wartawan Minta Dilibatkan Dalam Dewan Pengupahan

Sejumlah jurnalis melakukan aksi memperingati hari buruh internasioanl di Bundaran Hasanudin, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (1/5). Mereka menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan para jurnalis. (ANTARA/Fiqman Sunandar)

apakah serikat buruh yang mewakili buruh di dalam dewan pengupahan itu juga tahu bagaimana kebutuhan wartawan, bagaimana kesulitan wartawan saat meliput. Makanya kami meminta agar pemerintah daerah melibatkan juga perwakilan media dalam dewan pengupa
Palu - Wartawan di Kota Palu meminta agar pemerintah daerah setempat mengakomodir wartawan masuk dalam dewan pengupahan daerah karena selama ini mereka menilai aspirasi wartawan dan pekerja media tidak terakomodir dalam penetapan upah minimum provinsi.

Pemimpin Perusahaan Media Alkhairaat Ruslan Sangadji pada rapat dengar pendapat DPRD Provinsi bersama wartawan, serikat pekerja dan sejumlah organisasi perburuhan di Palu, Kamis, mengatakan wartawan dan serikat pekerja media merasa tidak terakomidir aspirasinya dalam penetapan upah minimum.

"Apakah serikat buruh yang mewakili buruh di dalam dewan pengupahan itu juga tahu bagaimana kebutuhan wartawan, bagaimana kesulitan wartawan saat meliput. Makanya kami meminta agar pemerintah daerah melibatkan juga perwakilan media dalam dewan pengupahan," kata Ruslan.

Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan DPRD tersebut merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa peringatan hari buruh internasional, 1 Mei 2012 yang digelar wartawan dan berbagai organisasi perburuhan.

Rapat tersebut juga menghadirkan dinas instansi terkait antara lain Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tengah Yusrin Lalusu mengatakan perlu ada pembicaraan lanjut dengan melibatkan serikat pekerja, wartawan, DPRD dan pemerintah daerah tentang keinginan wartawan masuk dalam dewan pengupahan daerah.

Yusrin mengatakan keputusan presiden dalam penetapan upah buruh masing-masing telah diwakilkan kepada satu organisasi pekerja, mewakili perusahaan dan dari pemerintah.

Dewan Pengupahan Daerah merupakan lembaga yang telah mewadahi berbagai kepentingan dan representasi dari para pekerja.

"Seberapa layak dan tepat upah pekerja dewan inilah yang paling mengetahui," kata Yusrin.

Anggota DPRD Sulawesi Tengah Ridwan Yalidjama mengatakan, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi terkait dengan evaluasi upah minimum provinsi. Ridwan mengatakan, kemungkinan upah minimum yang ada tidak cocok lagi untuk perkembangan saat ini.

Selain itu Ridwan mengatakan DPRD juga akan merekomendasikan kepada dinas terkait tentang pengawasan ketenagakerjaan di daerah ini. (A055)