"Kami telah menemui pihak Kementerian Sosial kemarin (Kamis, 23/1) di Jakarta," ucap anggota Komisi Bidang Kesra dan Pemerintahan DPRD Sigi Imran Latjedi, Jumat.
Komisi Kesra dan Pemerintahan DPRD Sigi yang terdiri dari Imran Latjedi, Herman Latabe dan H Azhar Nontji melaksanakan kunjungan kerja untuk konsultasi mengenai jadup ke Kemensos.
Konsultasi itu, kata Imran untuk memastikan bagaimana dan seperti perkembangan saat ini mengenai proses penanganan jadup untuk penyintas bencana di Sigi.
"Kunjungan kerja ke Kemensos dalam rangka menanyakan kepastian dana jadup tersebut," kata Imran.
Ia menguraikan bahwa pihak Kemensos melalui Kasubdit Kesiapsiagaan dan Migitasi Bencana Kementerian Sosial, Iyan Kusmadiyana selaku pejabat yang menerima mereka dalam kunjungan kerja itu menjelaskan bahwa, Dinas Sosial (Dinsos) Sigi telah mengusulkan dan memasukkan data penerima jaminan hidup sebanyak 45.484 jiwa.
Saat ini, lanjut Imran menguraikan, berdasarkan penjelasan Iyan Kusmadiyana bahwa usulan Pemkab Sigi melalui Dinsos sedang ditindaklanjuti oleh Kemensos.
"Kami berharap bisa secepatnya agar masyrakat tak risau menunggu haknya," ujar Imran.
Imran yang merupakan Anggota Fraksi NasDem mengutara bahwa Komisi Kesra DPRD Sigi akan terus mengontrol penanganan jaminan hidup penyintas.
"Kami akan kawal ketat jaminan hidup ini, hanya saja kami belum bisa memastikan kapan realisasinya Jadup untuk Sigi," sebut dia.
Kemensos, kata dia lewat Iyan Kusmadiyana mengapresiasi kerja Dinsos Sigi yang tidak putus berkomunikasi dalam penanggulangan pascabencana.
Karena itu, Kemensos menilai Pemkab Sigi termasuk salah satu yang bagus dalam menangani pascabencana. Hal itu dibuktikan dengan kerja-kerja Pemkab Sigi yang cepat memasukkan data ke Kemensos dari tiga daerah lainnya di Sulteng yang terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi.
Hingga saat ini, berdasarkan data Kemensos, urai Imran penyaluran dana jaminan hidul sudah menyentuh 24 ribu jiwa penyintas di Sigi dari total 69.000 lebih masyrakat yang harus dipenuhi haknya.
"Kami berharap ada percepatan sehingga semua bisa mendapatkan haknya, serta tidak ada kesenjangan yaitu sebagian dapat sementara yang lain tidak," tuturnya.
"Kami pun berharap pada masyrakat agar bersabar, karena kami akan tetap mengawal proses ini dan kami infokan ke masyrakat terkait perkembangannya," imbuhnya.
