"Wali kota perlu menindaklanjuti masalah ini dan jika memang terbukti apa yang dikeluhkan agen e-warung bahwa mereka selama ini diintimidasi oleh oknum TKSK,agar ditindak tegas" katanya saat dihubungi di Palu, Minggu.
Achrul yang juga seorang pengacara itu mendesak Pemkot Palu segera mengusut tuntas laporan-laporan terkait perilaku TKSK ini agar dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait dalam program bansos yang diperuntukan bagi masyarakat miskin.
Menurut Achrul, ada laporan bahwa oknum-oknum TKST mengancam agen e-warung agar tidak mengambil barang/bahan sembako di tempat lain selain dari pemasok yang telah ditunjuk TKSK. Beberapa pemilik e-warung diancam oknum TKST akan mengalihkan keluarga penerima manfaat (KPM) ke agen/e-warung lainnya kalau tidak mengikuti arahan pendamping.
"Ini bentuk intimidasi dan sudah di luar dari tugas pokok TKST. Dan pemerintah dalam hal ini Dinsos serta aparat penegak hukum harus menelusuri dan mengambil tindak tegas," kata Achrul.
Koordinator PKH Kota Palu Wahyudi ketika dikonfirmasi Antara, menyesalkan tindakan sejumlah TKSK yang merugikan agen dan KPM.
"Saya sangat prihatin dan berharap persoalan ini bisa menjadi diskusi publik," kata dia.
Dia juga sudah banyak menerima keluhan seperti itu dari beberapa agen penyalur sembako di Kota Palu.
Di wilayah Kecamatan Taweli, Kota Palu, semua agen/e-warung dilarang keras oleh oknum TKST untuk mengambil sembako dari Perum Bulog.
"Saya juga kaget mendengar keluhan seperti itu," kata dia.
Ny Nur, seorang agen e-warung di Kecamatan Taweli kepada wartawan Antara membenarkan ulah dari oknum TKSK di wilayah itu yang melarang mereka untuk mengambil sembako dari Bulog. Padahal selama ini mereka mengambil beras, telur dan daging ayam dari Bulog.
"Tapi tiba-tiba kami dilarang oleh TKSK.Jangan ambil lagi dari Bulog," kata Ny Nur mengutip keterangan oknum TKSK.
Hal senada juga diakui Imran, agen e-warung di bilangan jalan Merpati, Kecamatan Mantikulore. Ia juga membenarkan adanya ancaman dari TKST.
TKST yang ada di wilayah itu, kata Imran, telah mengurangi jumlah KPM dari sekitar 200 orang,kini tinggal 50 KPM yang masih mengambil bansos di tempat usahanya.
Pengurangan jumlah KPM dikarenakan agen e-waroeng gara-gara tidak menyetujui arahan oknum TKSK untuk mengambil sembako yang disiapkan oleh mereka.
"Saya juga dilarang untuk mengambil barang/bahan sembako dari Bulog, tetapi saya tetap bersikeras tetap memasok dari Bulog, sebab kualitas dan harganya sangat terjangkau," ujar Imran.
Karena saya melawan, makanya kuota KPM dikurangi dan dialihkan ke e-warung lain.
(T.BK03/)
