Pemkab Buol fokuskan APBD 2021 untuk tiga program prioritas COVID-19

id Pemda Buol,Pemkab Buol,Amirudin Rauf,Bupati Buol,Pemulihan ekonomi Buol

Pemkab Buol  fokuskan APBD 2021 untuk tiga program prioritas COVID-19

Bupati Buol Amirudin Rauf (ANTARA/HO-Iqbal)

Buol, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, memfokuskan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 untuk tiga program prioritas di kala pandemi COVID-19 yang meliputi penanganan COVID-19 dan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaringan pengaman sosial.

"Sesuai surat edaran pemerintah pusat agar alokasi anggaran tahun ini difkuskan pada tiga program prioritas tersebut. Atas edaran tersebut, setiap daerah berhak mematuhi dan menindaklanjutinya," kata Bupati Buol Amirudin Rauf di Buol, Sabtu.

Amirudin menjelaskan roadmap alokasi dan peruntukan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buol harus diarahkan pada sektor penting, di antaranya menjaga ketahanan pasokan pangan dan sembako, membangkitkan kemandirian ekonomi dan peningkatan stabilitas daya beli rakyat, termasuk kegiatan UMKM tetap berkembang di tengah pandemi COVID-19.

"Program yang dilaksanakan harus memastikan bahwa sirkulasi uang tetap berputar dalam daerah karena untuk menghidupkan ekonomi suatu wilayah yang mesti dilakukan adalah menjaga 'money suplay' dalam daerah tersebut," ujarnya.

Menurut dia, aktifitas fiskal harus menunjang pembangunan pasar dalam daerah, bukan ke luar daerah, dan hal ini dapat diwujudkan dengan mencegah seminimal mungkin uang mengalir keluar daerah atau yang dalam istilah ekonomi 'capital out flow'.

Ia menguraikan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh money supply dalam daerah tersebut, sehinghga organisasi perangkat daerah dan program harus memastikan sirkulasi ekonomi dan uang beredar dalam daerah.

"Kebutuhan bahan seperti sembako yang masih bisa diusahakan dan didapatkan dalam daerah, tidak mesti kita beli dari luar," ujarnya.

Menurut Bupati Buol, untuk memperkuat UMKM dalam daerah, maka perlu memproteksi potensi ekonomi daerah, termasuk peluang dan tantangannya.

"Setiap organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pemenuhan bahan pokok dan pangan, harus punya visi kemandirian dan kedaulatan untuk memperkuat perekonomian daerah," kata dia.

"Kita akan mengaturnya, baik perangkat kebijakan, regulasi, dan mekanisme tekhnis dalam memperkuat perekonomian daerah, mencegah capital out flow, dan menciptakan multiplayer efek," ujarnya lagi.