"DPRD untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pekerjaan di tahun 2021 sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah," ucap Amirudin Rauf di Buol, Selasa.
Bupati Rauf mengatakan Pemerintah Kabupaten Buol tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek pembangunan, salah satunya pembangunan fasilitas emergency yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp50 miliar.
"Pembangunan fasilitas emergency meliputi sarana prasarana lengkap dan Buol merupakan kabupaten pertama di Sulteng yang mendapatkan bantuan ini," ungkap Rauf.
Rauf mengutarakan bahwa di tengah pandemi COVID-19, semua pihak harus menyikapi untuk menekan perkembangan lonjakan kasus COVID-19, oleh karena itu seluruh komponen masyarakat di daerah harus mampu waspada dan berkerja sama mencegah penyebarannya.
"Kita harus mengakui rumah sakit kita fasilitasnya belum memadai, sementara yang harus diselamatkan jumlahnya sangat banyak," ungkapnya.
Oleh karena itu Rauf mengajak seluruh masyarakat termasuk DPRD, agar dapat bekerja sama dan mendukung pemerintah dalam tindakan demi tindakan, dengan berbagai instrumen yang telah dilakukan.
"Termasuk pembatasan pergerakan pelaku perjalanan, pembatasan kegiatan masyarakat berkerumun dan lain sebagainya," ujarnya.
Dalam penanganan COVID-19, kata dia, pemerintah membutuhkan dukungan DPRD setempat untuk mengoptimalkan penanganan demi kesehatan dan keselamatan rakyat.
"Kalau kita gagal, maka kita akan kecolongan, sehingga akan begitu banyak korban," sebutnya.
Bupati Buol juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD atas partisipasi dalam pembangunan daerah.
"Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buol yang sudah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan optimal dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buol," ujar Rauf.
Menurut Bupati, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran juga berfungsi mengukur pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pembangunan pada semua sektor.
"Hal ini merupakan konsekuensi logis munculnya paradigma baru dalam pelayanan publik transparan, partisipatif, fleksibel, responsif dan akuntabel," ungkapnya.
