Sekretaris Daerah Kota Palu Asri mengatakan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu sebagai upaya membangun dan menyiapkan sumber daya manusia unggul.
"Membangun SDM unggul harus dimulai dari pendidikan usia dini sebagai dasar, lalu ditingkatkan lewat pendidikan berjenjang," kata dia saat menghadiri sosialisasi dan advokasi kebijakan emerintah daerah terkait penyelenggaraan PAUD-HI di Palu, Selasa.
"Membangun SDM unggul harus dimulai dari pendidikan usia dini sebagai dasar, lalu ditingkatkan lewat pendidikan berjenjang," kata dia saat menghadiri sosialisasi dan advokasi kebijakan emerintah daerah terkait penyelenggaraan PAUD-HI di Palu, Selasa.
Ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013, PAUD-HI sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
Selain itu, penanganan anak usia dini dilakukan secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi, kesehatan, pendidikan, pola asuh serta perlindungan sebagai hak dasar anak yang wajib dipenuhi.
"Kami menginginkan dengan program pendidikan ini, dapat terselenggaranya layanan pengembangan usia dini agar terwujud anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia," kata dia.
Hal itu, katanya, juga untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.
Meskipun metode belajar pada PAUD lebih banyak menerapkan edukasi, model pembelajaran seperti itu dinilai efektif memberikan pemahaman kepada anak di usia dini.
"Perlunya komitmen seluruh unsur terkait, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah pusat dan daerah," kata dia.
Selain itu, katanya, PAUD-HI juga sebagai upaya pemerintah memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, serta eksploitasi anak.
Program ini juga sejalan dengan misi Pemkot Palu memprioritaskan kegiatan pendidikan, bahwa anak usia sekolah wajib mendapat layanan pendidikan formal.
"Kami tidak ingin anak di daerah ini tidak bisa mengenyam pendidikan karena alasan ekonomi. Di sinilah peran pemerintah daerah memberikan jaminan dan perlindungan hak pendidikan yang layak," demikian Asri.
