Pemkab Parigi: 103 hektare tambak gagal panen dampak banjir Torue

id Tambak, perikanan, kelautan, banjir bandang, pemkabparimo, Torue, sulteng

Pemkab Parigi:  103 hektare tambak gagal panen dampak banjir Torue

Rumah warga rusak berat akibat disapu banjir bandang di Desa Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sabtu (30/7/2022). ANTARA/Moh Ridwan

Parigi, Sulteng (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengatakan kurang lebih 103 hektare tambak milik warga gagal panen akibat dampak banjir di Kecamatan Torue.
 
"Total tambak di Kecamatan Torue rusak 103 hektare, 23hektar berada di Desa Torue dan 80 hektare di Desa Tolai Timur," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong Moh Nasir ditemui di Torue, Parigi Moutong, Sabtu.
 
Ia menjelaskan, sektor perikanan yang terdampak banjir bandang yakni tambak udang dan ikan bandeng dan saat ini pelaku budi daya perikanan belum bisa berbuat banyak, karena rumah mereka masih terendam lumpur bahkan rusak disapu air bah.
 
Saat ini, instansi setempat sedang melakukan kajian terhadap sektor perikanan tangkap dan budi daya perikanan guna mengetahui seberapa berat kerusakan sarana dan prasarana untuk selanjutnya dilakukan intervensi pemulihan.
 
"Pemerintah tentu secara maksimal turut memulihkan kondisi ini, tidak hanya sektor kelautan dan perikanan, tetapi semua sektor terdampak akan menjadi perhatian serius," ujar Nasir.
 
Ia mengemukakan, hasil asesmen atau kajian cepat nanti selanjutnya akan di tindaklanjuti untuk disatukan ke dalam basis data penanganan bencana yang disertakan di papan informasi, sekaligus menjadi bahan laporan ke Pemerintah Sulteng dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
 
"Mengingat saat ini masih dalam status darurat, maka upaya normalisasi tambak belum dilakukan. Pemerintah masih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga," ucap Nasir.
 
Ia menuturkan, dari koordinasi antara pihaknya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, mereka menyatakan siap membatu pemulihan sektor perikanan di daerah terdampak.
 
Ia mengaku, pemerintah setempat memiliki keterbatasan dari sisi anggaran, sehingga dibutuhkan kolaborasi supaya pemulihan nanti terlaksana dengan cepat.
 
"Pemerintah pasti membantu. Di subsektor perikanan tangkap misalnya, kemungkinan bantuan diberikan berupa perahu dan mesin ketinting sebagai sarana utama untuk kegiatan melaut. Lalu dari subsektor perikanan, akan diberikan bantuan benur udang dan ikan karena dia subsektor ini merupakan sumber mata pencaharian mereka," demikian Nasir.