Pemkab Parigi "refocusing" APBDP Rp4,9 miliar guna antisipasi inflasi

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2022 senilai Rp4,9 miliar guna mengantisipasi terjadinya inflasi.

"Perlu antisipasi inflasi sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, oleh karena itu kami lakukan refocusing anggaran daerah," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran Ahmad saat rapat bersama DPRD setempat di Parigi, Sulteng, Senin.

Ia menjelaskan nilai refocusing kali ini lebih besar dari sebelumnya yang Rp4,2 miliar dengan peruntukannya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, transportasi, dan lapangan pekerjaan.

Anggaran refocusing ini selanjutnya dititipkan di organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Dinas Perhubungan.

"Kami sebagai pemerintah daerah mengawal kebijakan nasional, ini dilakukan guna menjaga stabilitas perekonomian," ujar Zulfinasran yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Parigi Moutong.

Ia juga mengemukakan selain refocusing, pihaknya mengamankan kewajiban daerah dengan penyesuaian terhadap gaji di lingkungan sekretariat DPRD yang sudah mendapatkan persetujuan dan pertimbangan kepala daerah terkait tunjangan transportasi dan perumahan anggota legislatif.

Kewajiban tersebut telah dimasukkan dalam mata anggaran, termasuk peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kompetensi legislatif telah diposturkan dalam anggarannya.

"Termasuk sejumlah kegiatan yang sudah disusun pemda juga telah diakomodasi dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp16,2 miliar berupa lomba lari maraton equator 10 kilometer internasional, Paralayang Internasional dan Hari Ikan Nasional (Harkanas) 2022," tutur Zulfinasran.

Ia menambahkan guna menjaga stabilitas perekonomian daerah, Pemkab Parigi Moutong telah mengajukan permohonan penambahan pendapatan, sehingga seluruh item yang dijabarkan dalam APBD dapat terakomodasi, dan dari komunikasi dibangun dengan pemerintah pusat menunjukkan progres positif.

"Kami masih nunggu jawaban pemerintah pusat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan gubernur, bupati, dan wali kota, yang daerahnya mengalami inflasi tinggi, segera melakukan intervensi. Sulteng menjadi daerah dengan inflasi tinggi yakni 6,2 persen.