Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mendukung program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat sebagai upaya pemerintah menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk.
"Sebagai pemerintah daerah, kami mendukung langkah ini yang pada akhirnya akan bermuara pada perlindungan sosial," kata Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai saat menghadiri rapat koordinasi pencatatan awal Regsosek di Parigi, Jumat.
Badrun mengemukakan, Regsosek bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial dan konsepnya telah dirancang oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sejak tahun 2020.
Ia menuturkan, pada suatu daerah kondisi ekonomi masyarakat sangat beragam, sehingga perlu dilakukan pemetaan secara spesifik supaya pemerintah lebih muda melakukan intervensi bantuan sosial dan intervensi lainnya guna memperkuat ketahanan sosial.
"Pemerintah merasakan bahwa pelaksanaan perlindungan sosial perlu perbaikan, dan ini haru didorong melalui reformasi sistem," ujar Badrun.
Dikatakannya, data Regsosek yang lengkap dapat mendukung program pemberdayaan ekonomi, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan inklusi keuangan serta program lain untuk mendorong potensi pembangunan di pusat maupun daerah.
"Data ini akan bersifat multi fungsi, karena ada aspek-aspek lain yang terakomodasi dalam program ini, agar memudahkan pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk kepentingan khalayak luas," kata Badrun.
Sedangkan Kepala BPS Parigi Moutong Simon Antolis mengatakan, Regsosek merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk Kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.
Untuk mematangkan persiapan, pihaknya melibatkan kurang lebih 719 petugas sensus terdiri dari Petugas Pendataan Lapangan (PPL) 548 orang, Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) 146 orang, Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) 21 orang dan penunjuk arah empat orang.
"Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung 30 hari dimulai 15 Oktober hingga 14 November mendatang dan dilaksanakan serentak secara nasional," tutur Simon.
Ia menambahkan, Regsosek juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia sehingga sangat membantu mewujudkan negeri membangun secara inklusif sehingga hasil pendataan menjadi informasi yang komprehensif dan memungkinkan data ini nanti bisa mendorong dan meningkatkan kesejahteraan setiap penduduk serta meningkatkan ketepatan sasaran program-program Pemerintah.
"Kami berharap masyarakat lebih terbuka memberikan keterangan kepada petugas lapangan nanti, sehingga informasi lebih mudah diolah," kata Simon.
