Pembangunan kantor yang berlokasi di belakang RSUD Kolonodale itu, kini dalam tahap pematangan lahan. Alat berat dikerahkan untuk membentuk dan meratakan lahan seluas 2.390 meter persegi.
Tahap persiapan, desain (gambar) dan rencana pembangunan fisik kantor itu sudah siap. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dihitung konsultan sebesar Rp 8,5 miliar.
"Pembangunan fisik kantor itu akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Biayanya semuanya menggunakan dana APBD," jelas Sekretaris BPBD Morut, Delfia Parenta saat dihubungi di lokasi, Sabtu.
Delfia mengawal langsung dan memberi petunjuk pekerjaan pematangan lahan sesuai gambar dan kondisi tanah setempat.
Untuk memastikan lokasi pembangunan kantor itu, Bupati Morut Delis Julkarson Hehi sudah meninjau langsung lokasi serta menerbitkan surat keputusan (SK) mengenai rencana pembangunan kantor itu.
Dalam SK nomor 188.45/KEP-BMU/0168/IX/2022 tentang penetapan lokasi kantor BPBD Morut yang ditandatangani bupati disebutkan bahwa lokasi tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara.
Menurut Delfia, pembangunan gedung ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan BPBD, terutama menampung peralatan yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan.
Sesuai tugas pokok BPBD, maka pembangunan kantor ini dipandang sangat mendesak agar tugas-tugas terkait penanganan kebencanaan bisa terlaksana dengan cepat dan maksimal.
"Perlu kami sampaikan bahwa kantor yang selama ini digunakan BPBD Morut merupakan aset Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kami hanya menumpang," ujar Delfia Parenta.
Jika semuanya berjalan lancar, maka BPBD Morut akan menjadi instansi yang memiliki kantor yang representatif sesuai tupoksinya untuk menangani kebencanaan di daerah ini.
