"Hal ini penting sebagai bentuk eksistensi perempuan, sekaligus menjadi satu skema dalam percepatan pembangunan kesejahteraan perempuan," kata Irmawati Sahi yang merupakan salah satu women champion Yayasan Sikola Mombine, di Palu, Rabu, terkait dengan momentum Hari Perempuan Internasional.
Irmawati Sahi bersama tiga rekannya yaitu Yokmin Bulela dari Desa Malitu Kabupaten Poso, Kuri dari Desa Rano Kabupaten Donggala dan Nursia R. Potuda dari Desa Sansarino Kabupaten Tojo Una-una, mengikuti Temu Nasional Perempuan dan Generasi Muda Perhutanan Sosial yang merupakan bagian dari peringatan Internasional Women Days (IWD) di Jakarta.
Empat perempuan tersebut adalah women champion yang mewakili Sulteng mengikuti kegiatan tersebut, yang mengusung tema memperkuat akses dan partisipasi untuk mewujudkan kesejahteraan dan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.
Mereka adalah perempuan pejuang di tingkat tapak yang bersinergi dengan Yayasan Sikola Mombine untuk mendorong hadirnya perhutanan sosial dengan skema hutan desa di daerah mereka masing-masing.
Irma yang saat ini menjabat Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3A Sulteng, mengatakan salah satu tantangan perhutanan sosial yaitu masih adanya keterbatasan akses bagi kelompok perempuan dan generasi muda, untuk ikut serta dalam program tersebut.
Termasuk keterlibatan perempuan dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Berdasarkan data Katadata Insight Center (KIC) merilis keberadaan 103 KUPS tahun 2020 hanya ada sekitar lima kelompok yang anggota dan pengurus KUPS didominasi oleh perempuan. Data ini selaras dengan data KLHK bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam KUPS masih rendah, hanya 47.558 orang atau sebesar 4 persen lebih dari total 1.077.737 orang pengurus dan anggota KUPS.
"Agar perempuan dapat terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan perhutanan sosial, maka pemerintah perlu untuk mengajak perempuan di tingkat desa berdiskusi dalam merumuskan implementasi kebijakan perhutanan sosial di tingkat daerah," kata Irma.
Ia menyatakan bahwa DP3A Sulteng beberapa tahun terakhir membangun kolaborasi multi pihak salah satunya dengan Yayasan Sikola Mombine untuk kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial di tingkat tapak.
Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas perempuan pengelola perhutanan sosial. Hal ini penting untuk didorong terus-menerus dalam rangka memastikan para perempuan tersebut bisa semakin mumpuni dan mandiri dalam mengelola perhutanan sosial.
Sebelumnya Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengatakan program pemerintah pusat mengenai perhutanan sosial, sangat membantu masyarakat untuk mengelola potensi hutan.
"Program pemerintah terkait perhutanan sosial semoga bisa menyelesaikan masalah di tengah masyarakat terkait peningkatan ekonomi masyarakat," kata Rusdy Mastura.
Pemprov Sulteng sedang berupaya agar masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan dapat mengelola dan memanfaatkan 15.000 hektare hutan dan lahan di wilayah tersebut.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulteng, yaitu dengan menempuh skema perhutanan sosial, agar masyarakat dapat diberdayakan untuk memanfaatkan potensi hutan.
