Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah (Sulteng) meningkatkan sinergi untuk pengembangan ekonomi daerah dalam upaya mendukung program Asta Cita pemerintah dan mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045.
Kepala OJK Sulteng Bonny Hardi Putra dalam keterangannya diterima di Palu, Minggu, mengatakan pentingnya peran OJK sesuai dengan diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
"OJK kini memiliki tugas tambahan dimana sebelumnya mengatur, mengawasi, dan melindungi. Dengan UU P2SK, OJK dituntut untuk menguatkan dan mengembangkan sektor jasa keuangan agar kontribusi untuk pertumbuhan perekonomian yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan," katanya.
Ia menjelaskan UU tersebut dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.
Oleh karena itu, kata dia, OJK melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk memaparkan dan melakukan pembahasan terkait strategi pengembangan durian Sulawesi Tengah untuk peningkatan akses keuangan dan pasar ekspor.
Kegiatan ini juga dalam rangka mendukung program Asta Cita pemerintah dan mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, melalui penguatan sektor ekonomi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha dan petani lokal.
Forum ini diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi tengah, Bank Indonesia, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulteng , Badan Pusat Statistik Sulteng, Perum Bulog, sejumlah akademisi, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha di bidang rumah kemas durian.
Bonny menuturkan berdasarkan hasil kajian dan tingkat risiko kredit/pembiayaan, serta fokus pemerintah daerah, maka sektor perkebunan durian dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu motor penggerak ekonomi Sulawesi Tengah.
Ia mengemukakan durian memiliki peluang besar untuk diekspor ke pasar internasional, terutama ke negara China yang dikenal sebagai pasar potensial untuk komoditas ini.
“Kami berharap dengan adanya wadah koordinasi yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan, kolaborasi dan sinergi pelaksanaan program kerja menjadi lebih terarah," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, seluruh pemangku kepentingan dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna pengembangan ekonomi daerah, perluasan akses keuangan, dan pengendalian inflasi daerah beserta monitoringnya.
Ia juga menyampaikan harapan agar pembentukan forum koordinasi dan FGD ini tidak hanya dilakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah dari komoditi durian, namun juga dapat diterapkan bagi komoditi-komoditi unggulan lainnya.
