Palu (ANTARA) - Komisi Informasi Sulawesi Tengah menemui Pemerintah Kota Palu guna menanyakan informasi berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana bencana di Kota Palu serta keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemkot Palu.
Walikota Palu diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu, Ichsan Hamsah menerima kunjungan Komisi Informasi Sulawesi Tengah yang dipimpin Ketua Komisi Isman SH dan Wakilnya Rusli, di ruang kerja Asisten II Sekretariat Daerah Kota Palu, Senin.
Ikut mendampingi sekaligus menyampaikan informasi dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Presly Tampubolon bersama Kabag Humas dan Protokol Pemkot Palu, Yohan Wahyudi S.STP, M.Si
Dalam kesempatan Komisi Informasi Sulteng ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana bencana di Kota Palu serta keberadaan PPID di Pemkot Palu.
Dari penjelasan umum kepala BPBD Kota Palu Presly Tampubolon mengatakan semua informasi dilaporkan ke DPRD Kota Palu serta semua informasi juga disampaikan lewat sarana publikasi media cetak dan media elektronik.
Hal senada juga disampaikan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Palu, Yohan Wahyudi bahwa semua informasi Pemkot pada dasarnya sangat terbuka.
"Informasi apa saja yang berkaitan dengan pemkot disampaikan ke media cetak dan media elektronik agar masyarakat atau pihak yang membutuhkan dapat mengakses informasi," kata Yohan.
Komisi Informasi Sulteng yang dipimpin Ketua Isman SH dan Wakilnya Rusli, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, pihaknya siap mendampingi Pemkot Palu dalam proses pembentukan PPID di Pemkot Palu.***
KI temui Pemkot Palu tanyakan informasi bantuan bencana
Walikota Palu diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu, Ichsan Hamsah menerima kunjungan Komisi Informasi Sulawesi Tengah yang dipimpin Ketua Komisi Isman SH dan Wakilnya Rusli, di ruang kerja Asisten II Sekretariat Daerah Kota Palu, Senin. (Yusuf)
Informasi apa saja yang berkaitan dengan pemkot disampaikan ke media cetak dan media elektronik agar masyarakat atau pihak yang membutuhkan dapat mengakses informasi,
